KBRN, Serang: Tingkat ketimpangan kemiskinan yang mencapai 0.363 persen di provinsi Banten masih menjadi catatan dan perlu dilakukan perbaikan ke depan. Pada tahun lalu pemprov Banten diakui belum optimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Banten.

"Namun ada beberapa hal catatan bagi kami sendiri yang mungkin menjadi tantangan kita ke depan. Ini kaitannya dengan angka penurunan kemiskinan yang masih belum mengurangi tingkat ketimpangan di Banten yang 0.363 persen," ucap Pj Sekretaris Daerah Banten M. Tranggono disela kegiatan Taklimat Media Laporan Perekonomian dan Kinerja Fiskal, Moneter dan Keuangan Daerah provinsi Banten, di Kantor Bank Indoensia Perwakilan provinsi Banten, Kamis (26/1/2023).

Menurut Tranggono ketimpangan ini dianggap perlu peran seluruh stakeholder di Banten. Dengan begitu sinergitas antar lembaga yang sudah terjalin dapat terus memperbaiki setiap dinamika yang muncul.

"Kami yakin dengan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, ini diantisipasi kemungkinan ini bisa lebih baik lagi di tahun 2023," ujarnya.

Pengamat Ekonomi Untirta Hadi Sutjipto mengatakan berdasarkan data terdapat persoalan yang menjadi catatan pemerintah pusat. Ketiganya yakni persoalan stunting, kemiskinan ekstrem hingga ketahanan pangan.

"Tentu semua daerah punya masalah, kita harapkan untuk ketahanan pangan basisinya di Pandeglang dan Lebak. Ini harus dijaga dan dipertahankan dan tidak berubah tata ruangnya," ujar Hadi.

Oleh sebab itu lanjut Hadi pihaknya mendorong pemerintah daerah di di provinsi Banten untuk membelanjakan anggarannya pada program yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui cara tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Banten.

"Bagaimana ini disampaikan oleh pak Wamen dalam pertemuan kemarin, bagaimana belanja pemerintah baik APBN dan APBD ini yang berkualitas," katanya.