RRI.CO.ID, Serang - Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten dari sektor pajak kendaraan bermotor saat ini mulai mengalami perlambatan. Kondisi tersebut membuat Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Banten terus menggencarkan razia pajak kendaraan di sejumlah ruas jalan.

Bahkan petugas juga berencana melakukan penagihan langsung ke rumah wajib pajak secara door to door. Langkah itu dilakukan karena sektor pajak kendaraan masih menjadi penyumbang terbesar PAD Banten.

Rendahnya capaian pajak kendaraan pada awal tahun 2026 turut menjadi perhatian DPRD Banten. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa kemampuan ekonomi masyarakat sedang mengalami tekanan.

Di tengah menurunnya penerimaan daerah, pemerintah provinsi diminta tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Bapenda Banten didorong mulai mencari sumber pendapatan lain yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur, mengatakan pihaknya mendukung berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, kondisi penerimaan pajak yang tersendat menunjukkan ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih.

Ia menilai masih banyak potensi lain yang bisa digarap pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. “Kami mendukung inovasi yang dilakukan, termasuk rencana door to door. Tetapi ke depan pendapatan daerah jangan hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor saja,” ujarnya, Minggu 24 Mei 2026.

Selain pajak kendaraan, DPRD Banten menilai terdapat sejumlah sektor lain yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Salah satunya berasal dari sektor karbon yang kini mulai diatur melalui berbagai regulasi pemerintah pusat.

Selain itu, pajak air permukaan juga dinilai memiliki potensi cukup besar untuk dimaksimalkan oleh pemerintah provinsi. Potensi-potensi tersebut dinilai perlu dikaji lebih serius agar mampu menopang stabilitas fiskal daerah.

Pada tahun 2025 lalu, nilai APBD Provinsi Banten tercatat mencapai sekitar Rp11,69 triliun. Namun pada tahun 2026 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar Rp10,27 triliun. Penurunan itu terjadi di tengah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Karena itu pemerintah daerah diminta lebih maksimal menggali sumber penerimaan baru demi menjaga keberlangsungan program pembangunan. DPRD Banten juga memahami langkah razia pajak kendaraan yang kini dilakukan secara intensif oleh petugas di lapangan.

Upaya tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemerintah daerah juga berencana mendatangi langsung rumah warga yang menunggak pajak kendaraan.

Langkah door to door itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Banten. Meski demikian, DPRD menilai solusi jangka panjang tetap harus dilakukan melalui diversifikasi sumber PAD.

Pemerintah daerah diminta membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk membahas potensi-potensi baru yang dapat dikembangkan. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pajak kendaraan bermotor bisa постепенно dikurangi.

Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi fiskal daerah tetap stabil di tengah tekanan ekonomi masyarakat.