RRI.CO.ID, Serang - Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Aliansi DOBRAK (Driver Online Banten Bergerak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang, Rabu 22 April 2026. Massa aksi datang membawa berbagai spanduk tuntutan terkait kesejahteraan pekerja. Mereka berkumpul sejak pagi dan menyuarakan aspirasi secara bergantian. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan setempat.

Dalam aksi tersebut, para pengemudi menyampaikan delapan tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Serang. Fokus utama tuntutan adalah jaminan sosial dan perlindungan kerja bagi driver online. Selain itu, mereka juga menyoroti kebijakan transportasi dan infrastruktur daerah. Massa meminta pemerintah daerah segera merespons aspirasi yang disampaikan.

Ketua Aliansi DOBRAK, Agustian, menegaskan kondisi pengemudi ojol saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menyebut jaminan sosial menjadi kebutuhan mendesak bagi para pekerja di sektor tersebut.

“Jaminan sosial itu ada 4, BPJS TK, BPJS kesehatan sama pendidikan, yang lainya normatif karena memang kondisi seperti ini karena ojol tidak baik-baik saja, semoga pemerintah kab bisa menanggapi dengan bijak dan terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan banyak driver masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Selain isu jaminan sosial, massa juga mengusulkan agar ASN di Kabupaten Serang menggunakan transportasi umum atau ojek online. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para driver. Usulan tersebut mencuat sebagai salah satu bentuk dukungan langsung pemerintah terhadap sektor transportasi daring. Menurut massa, kebijakan sederhana itu dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Aliansi DOBRAK menyampaikan total delapan tuntutan yang mencakup jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kebijakan transportasi online, serta perbaikan infrastruktur jalan. Mereka juga menyoroti fasilitas parkir bagi ojol di area usaha swasta dan perlindungan keamanan saat bekerja. Selain itu, mereka meminta pemerintah memperhatikan skema BPJS PBI untuk pekerja rentan. Seluruh tuntutan tersebut akan terus dikawal oleh massa aksi.

Agustian menegaskan pihaknya akan terus memantau tindak lanjut hasil dialog dengan pemerintah daerah. Ia menyebut aksi lanjutan telah disiapkan jika tuntutan tidak segera direalisasikan. Rencana aksi berikutnya dijadwalkan pada 20 Mei 2026. Ia juga menyoroti pentingnya klasifikasi pekerja rentan dalam program jaminan sosial.

Sebelumnya, aspirasi serupa telah disampaikan ke sejumlah lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR RI. Pemerintah Provinsi Banten juga disebut telah memasukkan ojol dalam kategori pekerja rentan dalam program jaminan sosial. Namun, sebagian besar pengemudi masih menghadapi kendala regulasi dalam akses BPJS. Hal ini membuat tuntutan kembali disuarakan di tingkat kabupaten.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib hingga selesai dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa juga sempat diterima untuk melakukan dialog dengan pihak pemerintah daerah. Kedua belah pihak sepakat membuka ruang komunikasi lanjutan terkait tuntutan yang diajukan. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi.