RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Kabupaten Serang resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Kurma Adzwa Farm terkait pengelolaan pemotongan hewan kurban. Penandatanganan berlangsung di Pendopo Bupati Serang, Jumat 10 April 2026. Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam sistem distribusi kurban yang lebih terorganisir dan profesional.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, menyampaikan program ini mencakup pemotongan lebih dari 1.000 ekor hewan kurban. Ia menyebut, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Serang, bahkan diklaim sebagai yang pertama secara nasional. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini kita melakukan kerja sama dalam rangka pemotongan hewan sampai lebih dari seribu ekor. Ini adalah kali pertama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan mungkin pertama secara nasional di Indonesia,” ujarnya.

Distribusi daging kurban nantinya akan menyasar masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 2 atau golongan ekonomi terbawah. Total penerima diperkirakan mencapai sekitar 22.500 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Setiap kecamatan ditargetkan menerima sekitar 500 penerima manfaat. Program ini juga dirancang agar pelaksanaan kurban berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.

Sementara itu, Owner PT Kurma Adzwa Farm, Ikhsan Davit Wijaya, menyatakan kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pemotongan hewan kurban. Ia menilai program ini memiliki dampak lebih luas dalam membangun sektor pertanian dan peternakan di daerah.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. “Ini bukan cuma sekadar pemotongan domba, tapi bagaimana membangun ekosistem pertanian dan peternakan agar bisa hidup dan berkembang di daerah,” ujarnya.

Kerja sama ini direncanakan berlangsung selama lima tahun ke depan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain memastikan kualitas hewan kurban tetap terjaga, program ini juga mengedepankan aspek higienis dan sesuai syariat Islam. Pemerintah berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.