RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Provinsi Banten mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global dan nasional. Kebijakan ini dilakukan sebagai respons terhadap menurunnya pendapatan daerah. Selain itu, kondisi geopolitik dunia turut memengaruhi stabilitas harga. Dampaknya dirasakan langsung pada perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tidak dalam situasi normal. Ia menilai banyak faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Salah satunya adalah menurunnya penerimaan dari sektor pajak kendaraan. Hal ini berdampak langsung pada postur APBD.
Menurutnya, tren penurunan pendapatan daerah perlu diantisipasi dengan langkah strategis. Pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi yang ada. Ia menegaskan bahwa efisiensi menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Semua sektor diminta beradaptasi terhadap situasi saat ini.
“Kalau saya lihat di trennya, kemungkinan yang terjadi kita harus efisiensi lebih, kurang lebih sekitar 20 persen,” ujarnya, Kamis 9 April 2026.
Ia menjelaskan angka tersebut merupakan proyeksi berdasarkan kondisi terkini. Efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas program. Program yang tidak mendesak berpotensi ditunda sementara waktu.
Kenaikan harga berbagai kebutuhan juga menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Harga bahan bangunan, bahan pokok, hingga energi mengalami peningkatan. Kondisi tersebut membuat biaya pembangunan menjadi lebih tinggi. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran.
Selain itu, tren penggunaan kendaraan listrik juga memengaruhi penerimaan daerah. Masyarakat mulai beralih ke kendaraan yang tidak dikenakan pajak daerah. Hal ini berdampak pada berkurangnya pemasukan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, pemerintah perlu mencari strategi lain untuk menutup kekurangan tersebut.
Efisiensi juga diarahkan pada penggunaan energi seperti BBM dan listrik. Pemerintah mendorong penghematan di berbagai sektor operasional. Langkah ini diharapkan mampu menekan pengeluaran rutin daerah. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan energi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sektor pelayanan publik menjadi fokus utama yang tidak akan dikurangi. Infrastruktur penting juga tetap diupayakan berjalan. Namun, proyek non-prioritas kemungkinan akan ditunda.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi secara berkala. Evaluasi kebijakan akan dilakukan untuk memastikan efektivitas langkah efisiensi. Achmad Dimyati Natakusumah berharap seluruh pihak dapat mendukung kebijakan ini. Dengan begitu, stabilitas keuangan daerah tetap terjaga di tengah situasi yang penuh tantangan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....