RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah menghadirkan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keadilan. Sebanyak 1.551 desa dan kelurahan di Banten menjadi sasaran. Kehadiran Posbakum diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Program ini bertujuan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Selama ini, akses terhadap bantuan hukum masih terbatas. Terutama bagi warga di wilayah terpencil. Dengan Posbakum, layanan kini bisa diakses lebih mudah.
Setiap desa dan kelurahan akan memiliki Posbakum. Masyarakat dapat langsung datang untuk mendapatkan layanan. Hal ini mempermudah warga dalam menyelesaikan persoalan hukum. Layanan tersedia tanpa harus pergi jauh.
Posbakum juga dilengkapi dengan tenaga paralegal. Paralegal bertugas memberikan pendampingan kepada masyarakat. Mereka menjadi penghubung antara warga dan layanan hukum. Peran ini sangat penting di tingkat akar rumput.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Pagar Butar Butar, menyampaikan bahwa program ini merupakan upaya konkret pemerintah. Ia menegaskan Posbakum menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Keberadaannya langsung menyentuh masyarakat di desa. Program ini diharapkan berjalan optimal di seluruh wilayah. “Posbakum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena posisinya ada di desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan keberadaan Posbakum akan mempermudah masyarakat. Terutama dalam mendapatkan bantuan hukum secara cepat. Selain itu, masyarakat juga bisa memperoleh edukasi hukum.
Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum. Masyarakat dapat bertanya terkait berbagai persoalan hukum. Selain itu, tersedia juga penerangan hukum bagi warga. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum.
Posbakum juga menyediakan layanan mediasi. Persoalan seperti konflik keluarga dapat diselesaikan secara damai. Contohnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif.
Keberadaan Posbakum di desa memberikan banyak manfaat. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar. Akses layanan menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau. Hal ini tentu meringankan beban masyarakat.
Pemerintah berharap program ini berjalan dengan baik. Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan. Mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Dengan demikian, akses keadilan dapat dirasakan secara merata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....