KBRN, Pandeglang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang menyebut, puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pandeglang kesulitan berkembang.
Kepala DPMPD Pandeglang, Muslim Taufik, mengungkapkan ada 25 BUMDes yang usahanya tersendat. Dia membeberkan beberapa faktor penyebab usaha BUMDes itu tersendat. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman pengelola, lemahnya tanggung jawab, rendahnya motivasi, hingga inkonsistensi dalam mengelola usaha.
“Filter awalnya dari desa. Kami di DPMPD tidak punya kewenangan untuk menolak atau menerima. Kalau desa mengusulkan dalam RAPBDes, ya kami kucurkan,” ujarnya, Senin (28/4/2025).
Baca juga: Kopi Puhu, Produk BUMDes Bandung Dipasarkan Dalam Bentuk Ekonomis
Muslim menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan langkah pembinaan berupa sosialisasi untuk membangkitkan kembali BUMDes yang mengalami kendala usaha. Sosialisasi ini juga ditujukan untuk BUMDes yang masih dalam proses berbadan hukum.
“Tahun ini juga kami ada kegiatan sosialisasi, itu diperuntukkan bagi BUMDes yang mengalami sedikit kendala, termasuk BUMDes yang masih dalam proses berbadan hukum,” kata dia.
Meski ada yang mangkrak, Muslim tetap optimistis ke depan BUMDes di Pandeglang bisa bangkit. Ia menyebut peluang ini besar, apalagi sejalan dengan amanat undang-undang tentang ketahanan pangan yang melibatkan BUMDes.
Baca juga: Peran Strategis BUMDes dalam Mengurangi Urbanisasi
“Yakin lah, dengan amanat ketahanan pangan yang besar dan harus dikelola oleh BUMDes, mereka akan semakin menggeliat. Tapi tentu saja, proses menggeliatnya tidak bisa instan,” ucap Muslim.
Di sisi lain, dia menegaskan tidak semua BUMDes di Pandeglang mati suri. Soalnya banyak BUMDes yang masih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi masing-masing desa.
“Seperti produk batik, kerajinan, hingga usaha pinjaman permodalan,” ujar dia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....