Strategi Konsep P7, Pemprov Banten Kawal Urgensi Pengawasan Ketat Keuangan Negara

RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Provinsi Banten memperkuat komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawalan ketat terhadap alur keuangan negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan daerah memberikan manfaat bagi masyarakat dan menutup celah penyimpangan anggaran.

Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengatakan, langkah ini menjadi arah kebijakan tata kelola keuangan daerah. Pemerintah menilai pengelolaan anggaran membutuhkan pengawalan ketat sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi pemborosan atau kerugian negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Dimyati Pemprov Banten mendorong implementasi strategi yang dikenal sebagai konsep "P7". Strategi P7 dalam tata kelola dan pengawasan keuangan ini mencakup tujuh tahapan utama, yakni Plan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan, dan Pemidanaan.

Dimyati menyoroti pentingnya pengawasan ketat sejak tahap awal perencanaan agar terhindar dari rekayasa. "P7 itu pertama adalah plan, perencanaan. Ini yang harus mulai oleh BPKP. Kalau bisa tajamnya kepada kementerian dan lembaga pertama itu plan. Sebenarnya ada plan do check kan? Perencanaan, kerjaan, awasi kerja. Rencana, kerja, awasi. Rencana, kerja, putar terus. Kerjanya begitu saja, itu yang saya lihat," ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya mengantisipasi praktik kongkalikong dan permainan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara.

"Kalau dari perencanaannya nggak menghasilkan untuk banten maju, adil merata tidak korupsi, ya itu yang persoalan Setelah perencanaan, penganggaran. Ini pun harus diawasi Kalau sudah dikongkalikongkan dari awal, programnya hilang buat masyarakat. Nilainya kurang. Malah terjadi Wasting money, Spend money and nothing. Nah ini yang harus dilakukan pengawasan yang ketat," ucapnya.

Melalui penerapan strategi P7 serta kolaborasi pengawasan yang ketat melibatkan aparat pengawas internal maupun eksternal, Pemprov Banten optimis budaya kerja yang bersih dari korupsi dapat terus dijaga demi mewujudkan daerah yang maju, adil, dan merata. (Nurul Fadiyah)