DKUPP Pandeglang Evaluasi Penggunaan Kendaraan Operasional KDKMP

RRI.CO.ID, Pandeglang – Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Pandeglang merespons cepat perbincangan hangat di media sosial terkait penggunaan kendaraan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berbagai sorotan publik muncul setelah kendaraan bantuan pemerintah tersebut kedapatan digunakan untuk mengangkut muatan di luar peruntukan semestinya.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pandeglang, Dindin Herdiansyah, menyatakan pihaknya terus memantau dinamika informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pengawasan ketat dikatakannya dilakukan guna memastikan setiap fasilitas bantuan pemerintah dimanfaatkan secara tepat sesuai pedoman kelembagaan.

"Kami mengikuti terus informasi dan beritanya di lapangan terkait dinamika penggunaan kendaraan operasional koperasi yang ramai diperbincangkan. Sampai hari ini regulasi yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan aset kendaraan KDKMP dari PT Agrinas belum ada," ujar Dindin Herdiansyah, Senin 3 Agustus 2026.

Pemerintah daerah menegaskan regulasi teknis mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional kendaraan bantuan dari pusat hingga kini belum diterbitkan secara resmi. Tapi menurutnya ketiadaan aturan baku tersebut menuntut para pengurus koperasi di daerah agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset.

Pemerintah daerah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pengurus koperasi agar menggunakan unit kendaraan yang telah diterima secara bijak. Setiap aset bantuan wajib difokuskan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan perekonomian warga desa sesuai fungsi dasar pembentukan koperasi.

Dindin menegaskan penyalahgunaan fungsi kendaraan operasional di luar ketentuan dikhawatirkan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program pemberdayaan ekonomi perdesaan. Pengurus koperasi diminta menunggu terbitnya regulasi resmi sebelum memutuskan kebijakan operasional lanjutan terkait pemanfaatan kendaraan dinas.