RRI.CO.ID, Pandeglang - Pemerintah Kabupaten Pandeglang berhasil mengamankan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten untuk perbaikan sembilan titik ruas jalan dari program Bank Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera untuk tahun anggaran 2026. Kucuran dana ini merupakan hasil kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi serta kementerian terkait guna mengakselerasi perbaikan jalan desa. Fokus pembangunan tahun ini tersebar di sembilan titik ruas jalan strategis yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyatakan keberhasilan meraih anggaran eksternal ini tidak terlepas dari lobi proaktif Bupati Pandeglang ke Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Banten. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ia menyebut Pandeglang berhasil mengamankan anggaran Rp26 miliar dari kementerian serta Rp61 miliar dari program Bank Andra. Strategi menjemput bola ke pusat disebutnya menjadi solusi realistis di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas namun memiliki beban perbaikan jalan yang luas.

"Berkat kerjasama yang baik dengan kementerian, kita mendapatkan anggaran 26 miliar rupiah dan dari program Bank Andra sebesar 61 miliar rupiah untuk tahun 2025 kemarin. Tahun ini kita kembali mendapatkan dukungan untuk sembilan titik ruas jalan desa sejahtera yang akan kita kawal bersama realisasinya," ucap Iing

Iing mengatakan pembangunan infrastruktur jalan secara bertahap tetap menjadi prioritas utama guna menjawab keluh kesah masyarakat yang mengharapkan aksesibilitas lebih baik. Pemerintah daerah mengklaim tidak menutup mata terhadap kondisi kerusakan jalan, namun pelaksanaan perbaikan harus disesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

Keterlibatan aktif pemerintah provinsi dalam mendukung kemajuan Pandeglang dan Lebak dipandang Iing sebagai kewajiban sejarah berdirinya Provinsi Banten. Pembangunan yang merata di seluruh kabupaten/kota dipandangnya menjadi kunci utama agar Banten dapat disebut maju secara utuh tanpa ada wilayah yang tertinggal. Oleh karena itu, bantuan keuangan provinsi tersebut diharapkannya terus meningkat setiap tahunnya guna menopang belanja pelayanan dasar masyarakat.