RRI.CO.ID, Pandeglang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang menghadapi tantangan besar dalam memulihkan infrastruktur jembatan yang rusak di sejumlah kecamatan. Berdasarkan pendataan terbaru, terdapat 33 jembatan masuk kategori prioritas penanganan khusus dengan kondisi bangunan bawah hingga lantai jembatan mengalami kerusakan berat. Ironisnya, alokasi anggaran pemeliharaan rutin jembatan tahun ini hanya menyentuh angka Rp400 juta, nilai yang dianggap sangat timpang dibanding kebutuhan lapangan.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian Wisudawan mengungkapkan estimasi kebutuhan anggaran untuk penanganan total 33 jembatan tersebut mencapai Rp28 miliar. Jika dikalkulasi secara mandiri, menurutnya biaya konstruksi satu jembatan permanen dengan panjang 10 meter bisa menghabiskan biaya hingga Rp1 miliar. Kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah daerah tidak mampu melakukan pembangunan jembatan baru dan hanya mengandalkan perbaikan skala kecil atau pemeliharaan rutin.

Minimnya anggaran ini berdampak pada lambannya eksekusi perbaikan jembatan yang amblas atau roboh akibat faktor usia dan cuaca ekstrem. DPUPR mengakui biaya penanganan jembatan jauh lebih mahal dibandingkan pembangunan jalan, karena satu jembatan kecil setara dengan biaya pembangunan ratusan meter jalan aspal. Akibatnya, penanganan kerusakan permanen seringkali tertunda dan hanya bisa dilakukan melalui langkah-langkah darurat yang bersifat sementara.

"Memang biaya anggaran jembatan itu cukup fantastis, hampir membandingkan satu jembatan itu dengan 100 meter jalan," katanya.