RRI.CO.ID, Pandeglang - Pemerintah Kabupaten Pandeglang tengah memperkuat payung hukum untuk menarik minat investor melalui penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi. Langkah ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) yang telah ada guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pemilik modal, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

Penata Kelola Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Dhania menekankan pengawalan terhadap investor menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal ini menurutnya krusial karena investor asing cenderung lebih selektif dan mempertimbangkan banyak aspek situasi daerah sebelum menanamkan modalnya di Pandeglang.

Keberadaan regulasi ini diharapkannya menjadi jawaban atas keraguan investor terhadap iklim usaha di daerah. Selain insentif fiskal maupun non-fiskal, menurut Dhania kemudahan dalam proses birokrasi menjadi daya tawar utama dalam berinvestasi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang ingin membangun kepercayaan publik bahwa investasi di wilayah ini memiliki jaminan keamanan dan kenyamanan yang solid.

Meskipun demikian, tantangan di tingkat akar rumput tetap menjadi perhatian. DPMPTSP mengakui kesolidan masyarakat dalam menerima kehadiran investor kerap menjadi faktor penentu dalam keberhasilan realisasi investasi di lapangan. Sosialisasi masif ke maayarakat dianggapnya perlu terus dilakukan agar tidak terjadi resistensi yang dapat mengganggu iklim investasi yang sedang dibangun.

"Investor PMA itu banyak pertimbangan, mereka membaca situasi kita seperti apa. Maka dibutuhkan pengawalan melalui penyusunan Perda dan Perbup pemberian insentif serta kemudahan bagi pelaku usaha," kata Dhania, Minggu 25 Januari 2026.