Pemprov Banten Gandeng PKK untuk Perluasan Program Sekolah Gratis

  • 17 Sep 2026 06:06 WIB
  •  Banten

RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Provinsi Banten bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan keadilan sosial di sektor pendidikan. Langkah progresif ini difokuskan pada penghapusan praktik "titip-menitip" atau nepotisme dalam Penerimaan Murid Baru, serta perluasan program sekolah gratis bagi keluarga prasejahtera dan berprestasi.

Gubernur Banten, Andra Soni, menyoroti ketimpangan yang kerap terjadi setiap kali musim penerimaan murid baru tiba. Tekanan psikologis dan sosial sering dialami para pejabat mulai dari Wali Kota, Bupati, hingga pengurus PKK akibat maraknya titipan siswa untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri favorit.

Andra menegaskan tindakan "titip menitip" anak dengan mengorbankan hak anak lain yang lebih berprestasi secara tidak langsung menanamkan benih-benih korupsi sejak dini. "Oleh karena itu, sejak tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan program sekolah gratis untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di Provinsi Banten. Bila orang tuanya punya kemampuan lebih, jangan maksain nyogok. Karena itu sama saja kita memberi bibit-bibit korupsi kepada anak kita," ujar Andra.

Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menekankan gerakan PKK ini sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat. Dengan jutaan kader yang tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan, PKK siap menjadi penggerak meratakan pendidikan untuk anak anak kurang mampu dan berprestasi.

"Kekuatan ini akan menjadikan PKK sebagai salah satu gerakan masyarakat terbesar di Indonesia yang mampu menjangkau hingga tingkat keluarga, rumah tangga, hingga pendidikan." ujar Tinawati.

Melalui kebijakan ini, mulai tahun anggaran 2025–2026, Pemprov Banten mengucurkan kuota dan subsidi bagi sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SKH. Kebijakan ini memastikan anak-anak yang tidak lolos di sekolah negeri tetap dapat pendidikan berkualitas tinggi yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Transformasi ini juga berlaku bagi sekolah unggulan daerah seperti CMBBS yang kini bertransformasi menjadi Sekolah Transformasi Garuda. Di mana 50 persen kuotanya dialokasikan khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu namun memiliki prestasi gemilang. (Nurul Fadiyah)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....