RRI.CO.ID, Serang - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Melalui program prioritas Banten Cerdas, Pemprov Banten memperluas kebijakan Sekolah Gratis sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga atas pendidikan.

Gubernur menekankan pemerataan pendidikan menjadi kunci mewujudkan masyarakat Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Melalui Program Banten Cerdas, Pemprov Banten menghadirkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya Sekolah Gratis bagi siswa di sekolah SMA, SMK dan SKh swasta.

“Pemprov Banten akan terus melaksanakan program-program untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak Banten agar mendapatkan hak pendidikan,” ujar Andra, disela upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin 4 Mei 2026.

Ia menjelaskan, program tersebut mulai dijalankan pada 2025 akan terus diperluas pada 2026 dengan berbasis evaluasi. Langkah ini dilakukan agar kebijakan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Tahun pertama kita laksanakan, tahun ini kita evaluasi agar Program Sekolah Gratis semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” katanya.

Tak hanya memperluas akses, Pemprov Banten juga mendorong peningkatan kualitas sekolah yang menjadi mitra program. Pemerataan pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.

Dalam upaya memperluas jangkauan, Pemprov Banten juga mulai menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama untuk mengakomodasi sekolah berbasis keagamaan, khususnya Madrasah Aliyah (MA). “Kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang memilih pendidikan berbasis agama juga mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam mengangkat masyarakat dari kesulitan serta membangun karakter yang adil dan saling menghormati. Ia menegaskan, melalui pendidikan yang merata, Banten diharapkan menjadi daerah yang maju, adil, merata, dan bebas dari praktik korupsi.