Kementan Alokasikan Ribuan Hektare Pengembangan Kelapa di Banten

RRI.CO.ID, Pandeglang – Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan Provinsi Banten sebagai salah satu lokus strategis program percepatan hilirisasi komoditas perkebunan nasional. Dalam cetak biru perluasan area tanam, Banten mendapatkan alokasi pengembangan kelapa seluas 3.500 hektare yang didistribusikan ke dua wilayah utama, yakni 2.000 hektare di Kabupaten Pandeglang dan 1.500 hektare di Kabupaten Lebak.

Kendati dukungan anggaran dan logistik bibit telah dinyatakan siap, pemerintah pusat saat ini menghadapi kendala administratif di tingkat tapak. Otoritas kementerian mengonfirmasi masih terdapat sekitar 10.000 hektare dari total target pengembangan nasional seluas 151.000 hektare yang statusnya belum memiliki Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang valid.

"Masih ada sekitar 10.000 hektare lagi yang belum ada petaninya. Kalau masih ada masyarakat yang memiliki lahan layak ditanami kelapa, segera diusulkan melalui dinas pertanian agar bisa masuk program," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Ali Jamil, Jumat 3 Juli 2026.

Ali meluruskan persepsi publik mengenai volume intervensi pemerintah di sektor hulu perkebunan Banten. Dirinya menegaskan bahwa angka 3.500 yang dialokasikan merujuk pada satuan luas hamparan lahan riil dalam skala hektare, bukan jumlah unit benih atau butir kelapa yang akan disalurkan.

Guna mengantisipasi kegagalan serapan program di lapangan, Kementan mendesak pemerintah daerah bergerak taktis menjaring petani penerima manfaat dan menginventarisasi lahan potensial. Varietas kelapa disebutnya sengaja dipilih sebagai instrumen hilirisasi jangka panjang karena memiliki ketahanan ekologis dan masa vegetatif produktif yang mampu menembus usia di atas 60 tahun jika dikelola secara terstruktur.

"Kalau masih ada masyarakat yang memiliki lahan layak ditanami kelapa, segera diusulkan melalui dinas pertanian agar bisa masuk program," katanya.

Melalui konsolidasi data CPCL yang lebih agresif, target hilirisasi produk turunan kelapa diharapkannya mampu bertransformasi menjadi penopang ekonomi baru. Kementan berharap tata kelola integrasi hulu-hilir ini dapat berjalan selaras dengan kesiapan fisik di lapangan.