Penyaluran Bantuan RTLH di Pandeglang Terhambat Sibaru

  • 27 Jun 2026 08:14 WIB
  •  Banten

RRI.CO.ID, Pandeglang – Validasi basis data terpadu melalui aplikasi Sistem Informasi Barisan Perumahan (Sibaru) menjadi kendala utama dalam pemetaan program perbaikan rumah di Kabupaten Pandeglang. Sinkronisasi data kemiskinan daerah kini terancam macet akibat kelalaian mayoritas perangkat desa dalam memperbarui status hunian warga.

Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang, Roni mengungkapkan baru sekitar 132 desa yang aktif mengunggah data administrasi ke sistem nasional. Padahal total wilayah administratif di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mencakup339 desa serta kelurahan.

"Kendala bagi kami, Pandeglang sekarang posisinya dari 339 desa kelurahan ini baru sekitar 132 desa yang mengirimkan dan mengunggah data ke Sibaru. Makanya banyak yang belum masuk ke data kita, sedangkan program sekarang baik kabupaten kota dan balai ataupun kementerian PKP mengambilnya dari aplikasi Sibaru," kata Roni, Jumat 26 Juni 2026.

Dampaknya puluhan ribu usulan perbaikan rumah milik warga miskin terancam tidak masuk dalam radar verifikasi kementerian pusat. Sedangkan menurut Roni mekanisme regulasi terbaru mewajibkan seluruh proyeksi bantuan fisik kementerian maupun balai wilayah wajib berbasis pada kompilasi aplikasi digital tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi DPKPP mencatat jumlah usulan yang berhasil masuk ke beranda Sibaru kini baru berkisar pada angka tujuh ribuan unit. Padahal DPKPP mencatat angka kumulatif sisa rumah tidak layak di Pandeglang sejatinya masih menyentuh puluhan ribu unit.

"Hasil pendataan dari 132 desa kelurahan itu sekitar 7 ribuan yang baru masuk ke Sibaru. Yang tahun terdahulu itu kan data 2017 ada 67 ribu unit, dan baru tertangani sekitar 25 ribuan semenjak periode 2017 sampai sekarang," katanya.

DPKPP mengimbau para kepala desa segera mempercepat proses input koordinat serta identitas warga pemohon bantuan. Keterlambatan pengiriman dokumen dipandangnya berisiko memutus akses kuota tambahan dari alokasi program stimulus pusat pada masa mendatang.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....