Kehadiran Sekolah Rakyat di Pandeglang Diproyeksikan Turunkan Kemiskin

RRI.CO.ID, Pandeglang, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memproyeksikan operasional Sekolah Rakyat di Kampung Koranji, Desa Koranji, Kecamatan Cadasari sebagai instrumen makro yang efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan regional. Intervensi melalui jalur pendidikan gratis berasrama penuh ini dinilai sebagai solusi efektif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan merinci berdasarkan saringan data sosial ekonomi mutakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang saat ini bertengger di angka 8,51 persen, sementara kantong kemiskinan ekstrem berada di angka 0,5 persen. Pemkab membidik kehadiran fasilitas pendidikan terpadu ini mampu menstimulasi penurunan grafik kemiskinan lokal secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

"Angka kemiskinan Pandeglang kita targetkan dengan adanya Sekolah Rakyat bisa turun satu digitlah dari 8 persen ke 7 persen. Kemudian kemiskinan ekstrem paling bawah ini kan 0,5 persen harapannya bisa terkikis habis," Kata Wawan, 26 Juni 2026.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Lukman mengatakan pada tahap awal operasional, proyek mercusuar ini dikonfirmasi siap menampung total 500 anak yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Langkah penggabungan alokasi kuota lintas daerah tersebut sengaja dirancang agar pemulihan taraf hidup masyarakat rentan dapat berjalan secara simultan dan inklusif.

"Sekolah ini kurang lebih sebanyak 500 siswa. Sebanyak 270 siswa dari Kabupaten Pandeglang dan akan diisi juga siswa-siswa dari kabupaten kota lain di Banten, 180 siswa," Ujarnya.

Lukman menambahkan, dalam rencana jangka panjang ekosistem Sekolah Rakyat ini ditargetkan meluas untuk menampung kapasitas total hingga 1.000 siswa. Penentuan penerima manfaat dipastikannya akan tetap bersandar objektif pada basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar alokasi anggaran subsidi negara tidak salah sasaran.

Melalui integrasi fasilitas sarana belajar yang representatif serta dukungan pembiayaan penuh dari pusat, program ini diharapkannya dapat memicu pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM). Ia menyebut infrastruktur strategis ini direncanakan akan diresmikan seiring kesiapan operasional sarana pada bulan Juli mendatang.