RRI.CO.ID, Pandeglang - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis ( Satgas MBG) Kabupaten Pandeglang memperketat pengawasan terhadap unit dapur yang masih beroperasi pasca dikeluarkannya sanksi suspensi terhadap 12 dapur MBG di wilayah Pandeglang. Fokus evaluasi kini menyasar pada kepatuhan pengelola dalam melengkapi persyaratan sertifikasi maupun rincian nilai gizi pada setiap kemasan menu yang disajikan kepada warga. Langkah ini diambil untuk memastikan unit dapur yang tersisa tidak melakukan pelanggaran serupa dan tetap mengedepankan transparansi informasi nutrisi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, menyatakan fungsi monitoring saat ini ditingkatkan guna menginformasikan kepada pengelola dapur agar segera melengkapi persyaratan yang masih kurang. Menurutnya Satgas akan memantau secara berkala apakah para pengelola menindaklanjuti instruksi perbaikan atau justru mengabaikannya seperti kasus pada 12 dapur sebelumnya. Jika ditemukan ketidakpatuhan dalam mencantumkan nilai gizi, Satgas akan langsung melaporkan temuan tersebut ke BGN untuk diambil tindakan hukum.

"Kami sebagai Satgas mengevaluasi dan memonitor untuk segera dipenuhi syarat-syarat itu. Nanti kalau misalnya dapur tidak mematuhi Satgas, ya kita laporkan ke BGN untuk ditindaklanjuti. Yang punya kewenangan untuk menghukum mereka itu adalah BGN, bukan kami, kami hanya melaporkan hasil evaluasi," kata Doni, Minggus, 15 Maret 2026.

Aspek higienitas dan standarisasi fasilitas pengolahan dinilai Doni menjadi poin utama yang terus diperiksa oleh tim pengawas lapangan secara intensif. Doni menekankan bahwa Satgas tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang sengaja mengabaikan perintah perbaikan teknis karena dampaknya akan merugikan keberlanjutan program secara keseluruhan.

Doni menyebutkan koordinasi dengan koordinator wilayah dan utusan BGN terus berjalan guna memastikan seluruh dapur di Pandeglang memiliki standar yang seragam. Kelengkapan sertifikasi seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi petugas dapur, dinilai Satgas menjadi instrumen kontrol yang wajib dipenuhi tanpa pengecualian. Satgas berharap sanksi suspensi yang dialami belasan dapur sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi pengelola lain untuk segera berbenah.

Kepatuhan terhadap aturan pusat dinilai Doni menjadi jaminan bagi pengusaha dapur lokal untuk tetap terlibat dalam program pemenuhan gizi nasional ini. Dengan pengawasan sistematis, ia berharap kualitas pelayanan dan fasilitas kerja dapur di Pandeglang semakin meningkat sesuai harapan masyarakat.

"Kami sudah berkomunikasi bahwa betul memang harus sesuai aturan BGN untuk syarat-syarat dapur. Kami berharap dapur-dapur di Pandeglang segera penuhi syarat itu sehingga tidak ada laporan atau bentuk sanksi yang akhirnya merugikan semua pihak. Kami sudah laporkan semua kondisi di lapangan ke pusat," ucap Doni.