RRI.CO.ID, Lebak - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Lebak

mendesak dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak. Desakan ini muncul menyusul adanya persoalan kualitas menu yang dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang bagi anak sekolah.

Dorongan evaluasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah yang sedang berjalan di daerah. Legislator menilai implementasi MBG tidak boleh hanya berfokus pada penyaluran, tetapi juga harus memastikan mutu dan komposisi gizi sesuai kebutuhan anak usia sekolah.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menegaskan penyajian menu yang tidak memperhatikan keseimbangan gizi berpotensi menghambat tujuan utama program. Ia mengingatkan agar pelaksana program lebih serius dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

“Kalau menu yang diberikan asal-asalan, tidak dijaga kualitas dan kombinasinya, maka sudah pasti bisa berdampak pada gizi yang tidak seimbang. Bahkan punya risiko terhadap anak. Artinya program ini bisa gagal meningkatkan gizi anak,” ujar Juwita di Rangkasbitung, Jum'at 27 Februari 2026.

Menurutnya, MBG merupakan program strategis pemerintahan Presiden dalam membangun sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, pelaksanaan di tingkat daerah harus selaras dengan visi besar tersebut.

“Saya minta SPPG serius menyajikan menunya, jangan asal-asalan. Soal MBG bukan cuma soal profit, tetapi ada tanggung jawab moral kepada publik. Karena hakikatnya anggaran MBG itu dari pajak rakyat yang harus dibelanjakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan meminta laporan serta melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi penyajian menu yang tidak sesuai standar. Pengawasan dinilai penting agar program benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas gizi anak.

Sejumlah wali murid di wilayah Rangkasbitung turut menyampaikan keberatan terkait variasi menu yang dinilai masih terbatas. Mereka berharap ada perbaikan dalam hal variasi dan kualitas makanan yang diberikan.

Juwita mengaku pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat mengenai menu MBG. Pohaknya memastikan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kualitas menu MBG diperbaiki.

Ia menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.

“Insya Allah pasti kami tindak lanjuti agar memastikan menu MBG yang dikeluarkan tidak asal-asalan. Tujuannya jelas, untuk kesehatan dan masa depan anak-anak kita,” katanya.

DPRD juga mendorong adanya evaluasi berkala terhadap penyedia makanan agar standar gizi seimbang dapat terpenuhi. Selain itu, aspek kebersihan, keamanan pangan, dan variasi menu juga perlu menjadi perhatian utama.

Dengan adanya pengawasan dan evaluasi menyeluruh, DPRD Kabupaten Lebak berharap program Makanan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di daerah, sehingga tujuan pembangunan sumber daya manusia dapat tercapai secara optimal.

Salah seorang orang tua penerima manfaat Lely , warga Rangkasbitung mengaku menu yang diterima anaknya cenderung serupa dalam beberapa kali pembagian. “Menunya sering sama, kadang cuma itu-itu saja,” ucapnya singkat.

Ela, Wali murid lainnya juga berharap adanya tambahan variasi lauk dan buah dalam paket makanan. “Kami mendukung program ini, tapi tolong kualitas dan gizinya benar-benar diperhatikan karena ini untuk anak-anak,” ujarnya.