KBRN, Lebak: Tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan MBG juga harus dipantau tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga unsur lainnya, agar kualitas MBG yang disalurkan kepada penerima manfaat benar - benar bergizi.

Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat menerima menerima audiensi Forum Wartawan Tunggal (Forwatu) Banten, di ruang kerjanya, Senin (5/1/2026) mengatakan insan pers melalui pemberitaan yang akuntabel dna berimbang, juga memiliki peran dalam program MBG, khususnya dalam mendorong pelaksanaan program MBG yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan wakil Bupati Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, saat menerima audiensi dari Forum Wartawan Tunggal (Forwatu) Banten terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak.

Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyampaikan apresiasi atas peran aktif Forwatu Banten dalam menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab. “Kami menyambut baik masukan dan pandangan dari Forwatu Banten. Tata kelola MBG harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Amir Hamzah.

Ia menegaskan keterbukaan informasi dan pengawasan publik menjadi kunci utama dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurut Amir Hamzah, Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pelaksanaan program strategis nasional tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran. Sinergi dengan media sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis terkait tata kelola MBG dibahas secara terbuka, mulai dari mekanisme pelaksanaan, pengawasan, hingga peran media dalam mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai aturan.

Wabup menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, media, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik, khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga memastikan bahwa Pemkab Lebak akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. “Kami ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok yang membutuhkan,” katanya.

Anton perwakilan Forwatu Banten menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi terkait tata kelola MBG di Kabupaten Lebak, termasuk pentingnya transparansi anggaran dan akuntabilitas pelaksana program. “Kami dari Forwatu Banten berkomitmen mengawal program MBG melalui pemberitaan yang edukatif dan konstruktif, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan pelaksanaan program tetap sesuai aturan,” ujar Anton.

Forwatu Banten menegaskan kesiapan insan pers untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendukung pembangunan daerah melalui fungsi kontrol sosial yang profesional dan bertanggung jawab.