RRI.CO.ID, Balangan - Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan Badan Wilayab Sungai (BWS) Kalimantan III difokuskan pada dua konteks besar penanganan banjir. Pembahasan tersebut meliputi solusi teknis untuk banjir lokal di Balangan serta strategi penanganan banjir skala regional lintas Banua Anam.

Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, mengungkapkan penanganan banjir lokal mencakup persoalan di Desa Bihara Hilir dan Pulantan. Kedua desa tersebut sebelumnya bukan zona merah banjir, namun dalam lima tahun terakhir kerap terendam karena pembangunan irigasi Bendung Pitap yang belum rampung.

Selain itu, rehabilitasi Bendung Batumandi yang sudah lama rusak juga menjadi perhatian khusus. Infrastruktur lama ini rencananya akan diakuisisi oleh pemerintah daerah agar dapat direhabilitasi total.

“Kami sangat mengapresiasi BWS Kalimantan III karena responsnya sangat luar biasa terhadap usulan jangka pendek kami. Hal ini memberikan kepastian bahwa keluhan masyarakat akan segera dipetakan secara teknis melalui survei lapangan,” ujar Rahmi, Jumat, 13 Maret 2026.

Dalam diskusi tersebut, pihak BWS menyatakan kesiapannya untuk mengkaji opsi pembuatan drainase di bawah saluran irigasi guna memulihkan aliran air yang tersumbat. Langkah ini diharapkan mampu mengakhiri kondisi pemukiman warga yang kerap kebanjiran sementara persawahan di sekitarnya justru kekeringan.

Sedangkan untuk konteks regional, Pemkab Balangan menyampaikan matriks usulan peningkatan kapasitas Bendung Pitap hingga normalisasi sungai di DAS Barito. Pembangunan sejumlah embung dan kolam retensi di titik strategis juga masuk dalam rencana jangka panjang yang diproyeksikan mulai berjalan tahun 2027.

Berbagai langkah ini diambil guna menyinkronkan langkah pemulihan kawasan terdampak agar penanggulangan bencana tepat sasaran. Melalui pertemuan ini, pihak Balai menyatakan komitmennya untuk segera memberikan kepastian teknis atas sejumlah usulan prioritas yang diajukan.

Kegiatan koordinasi ini sendiri melibatkan jajaran lintas sektor mulai dari Bapperida, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, hingga DLH Balangan. Kehadiran berbagai instansi terkait ini untuk memastikan setiap kebijakan penanganan banjir telah sinkron dengan kebutuhan teknis di masing-masing bidang.