RRI.CO.ID, BANJARMASIN - Setahun masa pemerintahan Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dinilai belum menunjukkan lonjakan performa daerah yang signifikan di luar intervensi Pemerintah Pusat. Meski indikator makro seperti kesehatan dan pendidikan menunjukkan tren kenaikan, capaian tersebut dianggap sebagai dampak linier kebijakan nasional, bukan hasil inovasi lokal yang autentik.

Pakar dari Ambin Demokrasi, IBG Dharma Putra, menegaskan bahwa pertumbuhan yang terjadi di Kalimantan Selatan saat ini cenderung seragam dengan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, belum terlihat "delta" atau selisih kemajuan yang membuktikan peran spesifik pemerintah provinsi dalam menciptakan terobosan yang membedakan Kalsel dari wilayah lainnya.

"Kenaikan angka statistik kita hampir seragam secara nasional. Ini menunjukkan pembangunan masih bersifat otopilot, sekadar menjalankan apa yang diminta pusat tanpa ada transformasi mendasar yang menjadi ciri khas kepemimpinan Muhidin-Hasnur," ujar Dharma Putra dalam dialog Palidangan Noorhalis di RRI Pro1 Banjarmasin, Kamis 5 maret 2026.

Senada dengan itu, akademisi ULM Dr. Fahriannor menyoroti lemahnya aspek komunikasi publik terkait progres janji kampanye. Proyek monumental seperti Jembatan Pulau Laut dan Stadion Internasional memang mulai menunjukkan progres fisik, namun minimnya keterbukaan informasi membuat masyarakat merasa pemerintah berjalan sendiri tanpa arah yang jelas.

Fahriannor menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu mengomunikasikan capaian secara bertahap kepada publik. Tanpa transparansi yang kuat, partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan akan melemah, yang berujung pada rendahnya rasa memiliki warga terhadap program pemerintah.

Kritik tajam juga mengarah pada sektor pelayanan publik yang dianggap masih bersifat rutin tanpa kreativitas baru. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan menjadi mesin baru ekonomi Kalsel pasca-tambang dinilai belum digarap dengan strategi permanen yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat kecil.

Para narasumber mendesak duet Muhidin Hasnur, dapat memanfaatkan empat tahun sisa masa jabatan untuk memperkuat akuntabilitas. Pemerintah diminta berhenti terjebak pada kegiatan administratif dan mulai fokus pada mitigasi risiko jangka panjang, terutama dalam menghadapi ancaman bencana ekologi yang terus berulang di Bumi Lambung Mangkurat.