RRI.CO.ID,Bandarlampung: Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah strategi kebijakan untuk memastikan inflasi tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (year on year/yoy) hingga akhir 2026.

Deputi Direktur KPw BI Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, mengatakan meskipun proyeksi inflasi masih terkendali, sejumlah risiko dari sisi domestik maupun global perlu diantisipasi melalui penguatan bauran kebijakan dan koordinasi lintas instansi.

“Ke depan, kami memprakirakan inflasi tetap berada dalam sasaran. Namun, risiko tetap harus dimitigasi secara konsisten, baik dari sisi inflasi inti, volatile food, maupun administered prices,” ujarnya, Senin 2 Maret 2026.

Dari sisi inflasi inti, BI Lampung mencermati potensi peningkatan permintaan agregat akibat penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) yang direalisasikan bertahap sepanjang tahun. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H turut berpotensi mendorong tekanan harga.

Untuk merespons hal tersebut, BI Lampung akan memperkuat strategi pengendalian ekspektasi inflasi melalui komunikasi kebijakan yang efektif serta menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas guna meredam dampak gejolak eksternal. Kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global, termasuk konflik terbuka antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran, dinilai dapat memicu volatilitas pasar keuangan dan memengaruhi pembentukan harga domestik.

Pada komponen inflasi bahan makanan bergejolak (volatile food), risiko bersumber dari peningkatan curah hujan dan potensi banjir lokal yang dapat menghambat panen padi serta distribusi pangan, sejalan dengan prakiraan berlanjutnya fenomena La Nina hingga awal 2026. Risiko lain adalah kenaikan harga pangan strategis saat periode high season Ramadan dan Idulfitri serta potensi gangguan distribusi akibat meningkatnya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera.

Menghadapi kondisi tersebut, BI Lampung akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), antara lain melalui pemantauan pasokan dan harga secara rutin, operasi pasar jika diperlukan, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta penguatan ketahanan pangan berbasis klaster.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui TPID untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri,” kata Achmad.

Sementara itu, dari sisi administered prices, BI Lampung mewaspadai eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, termasuk apabila terjadi disrupsi pada jalur perdagangan minyak strategis seperti Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga minyak mentah global dan meningkatkan tekanan pada harga BBM nonsubsidi, tarif transportasi, serta biaya logistik domestik, terutama di tengah normalisasi tarif angkutan pasca berakhirnya berbagai insentif.

Sebagai langkah antisipatif, BI Lampung akan terus memperkuat koordinasi kebijakan pusat dan daerah, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan efektif di daerah.

Achmad menegaskan, konsistensi bauran kebijakan dan sinergi yang erat antara otoritas moneter dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan.