Nikel di Tengah Rebutan Global, Indonesia Jangan Sekadar Menjadi Penambang Dunia

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Dulu, minyak menjadi salah satu komoditas yang membuat sebuah negara memiliki posisi penting dalam percaturan ekonomi dan politik dunia. Kini, ketika dunia bergerak menuju transisi energi, mineral kritis seperti nikel semakin memiliki arti strategis. Indonesia berada di posisi yang menarik dalam perubahan tersebut.

Dengan cadangan nikel yang besar dan kapasitas produksi yang terus berkembang, Indonesia menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok nikel dunia. Perkembangan industri kendaraan listrik dan baterai semakin memperkuat posisi tersebut.

Namun, memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis berarti memiliki kendali terhadap rantai nilai global.

Di sinilah tantangan Indonesia. Nikel seharusnya tidak berhenti sebagai komoditas yang digali dari tanah dan dikirim ke pasar global. Indonesia perlu memastikan bahwa kekuatan sumber daya tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, industri, dan posisi tawar dalam hubungan internasional.

Nikel dan Perubahan Peta Geopolitik

Perubahan kebutuhan energi dunia membuat mineral kritis semakin strategis. Nikel merupakan salah satu bahan penting dalam industri tertentu yang berkaitan dengan baterai dan kendaraan listrik.

Artinya, persoalan nikel tidak lagi semata-mata persoalan pertambangan. Ia berkaitan dengan siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang memiliki teknologi pengolahan, siapa yang menguasai modal, dan siapa yang menguasai pasar.

Indonesia memiliki keunggulan pada sisi sumber daya. Namun, dalam rantai nilai global, penguasaan sumber daya hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan kekuatan.

Karena itu, posisi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengubah keunggulan komparatif berupa cadangan nikel menjadi keunggulan yang lebih luas melalui penguasaan teknologi, industri, pembiayaan, dan pasar.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada Januari 2020 dapat dilihat dalam kerangka tersebut. Kebijakan ini mendorong pengolahan nikel di dalam negeri dan menjadi bagian penting dari agenda hilirisasi pemerintah.

Pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan kemudian berkembang di berbagai wilayah, terutama di Sulawesi dan Maluku Utara. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari produk olahan nikel juga meningkat dibandingkan apabila Indonesia hanya mengekspor bijih mentah.

Namun, hilirisasi juga membawa konsekuensi geopolitik. Ketika Indonesia berusaha meningkatkan posisi dalam rantai pasok global, kepentingan negara-negara industri turut masuk ke dalam persoalan tersebut.

Uni Eropa, misalnya, menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Panel WTO pada 2022 menyatakan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional. Indonesia kemudian mengajukan banding.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sumber daya alam suatu negara dapat memiliki implikasi yang jauh melampaui batas domestik.

Ketika komoditas tersebut memiliki nilai strategis bagi industri global, kebijakan negara penghasil tentu akan berhadapan dengan kepentingan negara dan pelaku industri di negara lain.

Berada di Antara Dua Kekuatan

Tantangan Indonesia semakin kompleks karena rantai industri nikel juga berhubungan erat dengan investasi dan teknologi dari Tiongkok.

Besarnya investasi perusahaan asal Tiongkok dalam industri pengolahan nikel di Indonesia ikut mendorong berkembangnya kapasitas hilirisasi. Namun, pada saat yang sama, ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber modal, teknologi, atau pasar dapat menciptakan kerentanan tersendiri.

Indonesia berada dalam lingkungan geopolitik yang ditandai persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Di sisi lain, Uni Eropa juga memiliki kepentingan terhadap pasokan mineral kritis untuk mendukung transisi energi dan industrinya.

Situasi ini menghadirkan ruang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Modal dan teknologi dapat datang dari satu negara, sementara pasar strategis berada di negara atau kawasan lain. Karena itu, kebijakan nikel tidak cukup hanya berorientasi pada masuknya investasi.

Indonesia perlu memastikan bahwa investasi tersebut memperkuat kapasitas nasional, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.

Diversifikasi mitra menjadi penting. Indonesia perlu memiliki hubungan ekonomi dengan sebanyak mungkin negara, tanpa kehilangan kemampuan menentukan kepentingan nasionalnya sendiri.

Dalam konteks geopolitik, kemampuan menjaga keseimbangan hubungan tersebut merupakan bagian dari daya tawar.

Produksi Besar Tidak Selalu Berarti Harga Tinggi

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara peningkatan produksi dan harga nikel dunia.

Sebagai salah satu produsen utama, peningkatan produksi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ikut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi pasokan global. Ketika pasokan meningkat sementara permintaan tidak tumbuh pada tingkat yang sama, tekanan terhadap harga dapat terjadi.

Ini menjadi paradoks tersendiri. Indonesia dapat memiliki pengaruh besar terhadap pasokan nikel dunia, tetapi pengaruh terhadap pasokan tidak otomatis berarti kemampuan mengendalikan harga.

Karena itu, strategi nikel Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kapasitas produksi dan kondisi pasar global.

Jika pembangunan smelter hanya menghasilkan perlombaan meningkatkan volume produksi, sementara permintaan tidak berkembang secara seimbang, manfaat ekonomi yang diharapkan dari hilirisasi dapat menghadapi tekanan.

Artinya, hilirisasi tidak cukup dipahami sebagai proses membangun sebanyak mungkin fasilitas pengolahan. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan memiliki pasar.

Hilirisasi dan Persoalan Lingkungan

Ada persoalan lain yang tidak boleh dipisahkan dari pembicaraan mengenai nikel: lingkungan dan keselamatan kerja.

Pertambangan membutuhkan lahan. Industri pengolahan membutuhkan energi dalam jumlah besar. Di sejumlah kawasan industri nikel, penggunaan energi berbasis batu bara juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan emisi dan keberlanjutan.

Selain itu, kecelakaan kerja di kawasan pertambangan dan industri pengolahan menunjukkan bahwa ekspansi industri tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan nilai ekspor.

Dalam perdagangan global yang semakin menempatkan standar lingkungan dan tata kelola sebagai pertimbangan, persoalan tersebut juga memiliki dimensi ekonomi.

Produk yang dihasilkan dengan standar lingkungan dan keselamatan yang rendah dapat menghadapi tekanan dari pasar yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Karena itu, isu lingkungan bukan sekadar persoalan moral. Ia juga merupakan persoalan daya saing dan posisi tawar Indonesia.

Jika Indonesia ingin menjadi pemain penting dalam rantai pasok mineral kritis dunia, maka standar lingkungan, keselamatan kerja, dan tata kelola harus menjadi bagian dari strategi industri.

Jangan Berhenti di Smelter

Tantangan terbesar hilirisasi adalah memastikan bahwa proses tersebut tidak berhenti pada pembangunan smelter.

Jika Indonesia hanya berpindah dari pengekspor bijih nikel menjadi pengekspor produk setengah jadi, maka sebagian besar rantai nilai masih berada di luar negeri.

Hilirisasi seharusnya diarahkan lebih jauh menuju penguasaan industri yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi, termasuk pengembangan komponen baterai, teknologi baterai, kendaraan listrik, serta industri pendukungnya.

Tentu, proses tersebut tidak sederhana. Dibutuhkan investasi besar, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, transfer teknologi, infrastruktur, serta kepastian kebijakan.

Namun, tanpa arah menuju penguasaan teknologi dan industri, Indonesia berisiko tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan dasar bagi industri negara lain.

Padahal, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya pada seberapa banyak nikel yang berada di dalam tanah, melainkan pada kemampuan mengubah sumber daya tersebut menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Siapa yang Menikmati Hilirisasi?

Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah siapa yang menikmati manfaat dari hilirisasi.

Pertumbuhan investasi dan nilai ekspor merupakan indikator penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan sebuah kebijakan sumber daya alam.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan dan industri juga harus merasakan manfaatnya melalui kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perbaikan kualitas hidup.

Jika pertumbuhan industri hanya terlihat dalam angka investasi dan ekspor, sementara masyarakat di sekitar wilayah produksi tidak mengalami peningkatan kesejahteraan yang sebanding, maka ada persoalan distribusi manfaat yang perlu dibicarakan.

Sumber daya alam pada akhirnya berada di wilayah Indonesia dan memiliki konsekuensi langsung bagi masyarakat Indonesia.

Karena itu, hilirisasi harus memiliki dimensi keadilan. Negara perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan dan pusat-pusat industri, tetapi juga mengalir kepada masyarakat dan daerah penghasil.

Menentukan Posisi Indonesia

Indonesia saat ini memiliki kesempatan yang tidak datang setiap saat. Perubahan energi global membuat mineral kritis semakin penting. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya nikel besar memberikan modal strategis untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok global.

Namun, kesempatan tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan. Indonesia harus mampu mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia, memperkuat kapasitas industri nasional, mengembangkan teknologi, menjaga lingkungan, melindungi pekerja, serta memastikan manfaat ekonomi tersebar secara lebih luas.

Yang juga penting, Indonesia perlu menjaga agar kebijakan nikel tidak hanya mengikuti kebutuhan industri global. Indonesia harus memiliki agenda sendiri.

Nikel bukan sekadar komoditas yang kebetulan memiliki harga tinggi atau sedang dibutuhkan dunia. Ia merupakan bagian dari sumber daya strategis yang dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam peta ekonomi dan geopolitik global.

Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi tidak semestinya berhenti pada berapa banyak smelter yang dibangun atau berapa besar nilai ekspor yang dihasilkan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: seberapa besar kendali Indonesia terhadap rantai nilai tersebut? Seberapa jauh teknologi dan industri nasional berkembang? Dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat?

Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku bagi dunia. Tetapi kesempatan itu hanya akan menjadi kekuatan jika sumber daya nikel dikelola dengan strategi jangka panjang, diversifikasi hubungan ekonomi, penguasaan teknologi, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Jangan sampai Indonesia memiliki nikel yang dibutuhkan dunia, tetapi nilai tambah, teknologi, dan keputusan strategisnya justru berada di tangan pihak lain.

Nikel dapat menjadi kartu tawar Indonesia dalam percaturan global. Tantangannya adalah memastikan kartu tersebut digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia, bukan sekadar memperbesar peran Indonesia sebagai penambang dunia.

Penulis: Andini Azhari (Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Universitas Syiah Kuala)