RRI.CO.ID, Banda Aceh - Sawah menguning, panen berlangsung, produksi padi tercatat tinggi. Namun, bagi masyarakat yang berbelanja di pasar, melimpahnya hasil panen belum selalu berarti beras menjadi murah.
Di sinilah persoalan ketahanan pangan menjadi menarik. Ketahanan pangan ternyata tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak padi yang dapat diproduksi. Ada persoalan yang tidak kalah penting: ke mana hasil panen bergerak, siapa yang mengelolanya, bagaimana distribusinya, dan pada akhirnya berapa harga yang harus dibayar konsumen.
Aceh Besar menjadi salah satu contoh penting. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Aceh Besar pada 2025 mencapai 165.764 ton, dengan produksi beras sekitar 95.494 ton. Angka tersebut menunjukkan posisi penting Aceh Besar dalam menopang produksi pangan Aceh. Secara keseluruhan, produksi beras Aceh pada tahun yang sama mencapai sekitar 930.489 ton.
Namun, produksi yang besar tidak otomatis membuat harga beras di tingkat konsumen menjadi rendah. Data harga beras di Aceh Besar pada September 2026, untuk harga beras premium berada di kisaran Rp15.600 per kilogram, sementara beras medium sekitar Rp13.550 per kilogram.
Kondisi tersebut memperlihatkan satu hal penting: persoalan pangan bukan sekadar persoalan produksi.
Ada rantai panjang yang menghubungkan sawah dengan meja makan. Di dalamnya terdapat proses pengeringan, penggilingan, penyimpanan, transportasi, perdagangan hingga pemasaran. Setiap mata rantai memiliki biaya dan pelaku. Karena itu, ketika harga beras tetap tinggi meskipun produksi padi besar, perhatian perlu diarahkan bukan hanya kepada sawah, tetapi juga kepada seluruh rantai pasok.
Ketahanan Pangan dan Geopolitik
Persoalan tersebut menjadi lebih luas ketika dilihat dari perspektif geopolitik.
Beras bukan hanya komoditas pertanian. Ia juga merupakan komoditas strategis yang berkaitan dengan perdagangan, kebijakan negara, stabilitas ekonomi, bahkan ketahanan nasional.
Indonesia, dalam kondisi tertentu, masih melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025 Indonesia mengimpor sekitar 101.041 ton beras dari Thailand. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan impor dari Thailand pada 2023 dan 2024, tetapi tetap menunjukkan adanya keterhubungan pasar beras Indonesia dengan perdagangan internasional.
Di sinilah dimensi geopolitik pangan menjadi relevan. Ketika kebutuhan pangan suatu negara berhubungan dengan pasar internasional, perubahan harga global, kebijakan negara eksportir, gangguan transportasi, perubahan iklim, maupun konflik geopolitik dapat ikut memengaruhi pasokan dan harga di dalam negeri.
Thailand, misalnya, merupakan salah satu negara yang memiliki posisi penting dalam perdagangan beras dunia. Hubungan perdagangan seperti ini menunjukkan bahwa pangan tidak sepenuhnya dapat dilihat sebagai urusan domestik. Perubahan di luar negeri pada akhirnya dapat memiliki konsekuensi di pasar dalam negeri.
Bagi Aceh, kondisi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuatan produksi lokal memiliki nilai strategis.
Dari Sawah ke Meja Makan
Aceh sebenarnya memiliki modal produksi yang cukup besar. BPS mencatat produksi padi Aceh pada 2025 mencapai sekitar 1,62 juta ton gabah kering giling, yang setelah dikonversi menghasilkan sekitar 930.489 ton beras.
Pertanyaannya kemudian bukan semata-mata apakah Aceh mampu menghasilkan padi, melainkan apakah produksi tersebut telah dikelola dalam sistem pangan yang efisien dan memberikan manfaat yang proporsional kepada petani sekaligus konsumen.
Jika harga beras di pasar tetap tinggi ketika produksi daerah cukup besar, maka ada persoalan yang perlu ditelusuri lebih jauh. Apakah biaya distribusinya tinggi? Apakah kapasitas pengeringan dan penggilingan mencukupi? Apakah petani memiliki akses yang kuat terhadap pasar? Bagaimana posisi pedagang dan penggilingan dalam rantai pasok? Apakah gudang penyimpanan dan sistem distribusi sudah memadai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena petani dan konsumen berada pada dua ujung rantai yang sama-sama membutuhkan perlindungan.
Petani membutuhkan harga gabah yang layak agar usaha tani tetap menguntungkan dan keberlanjutan produksi terjaga. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan beras dengan harga yang dapat dijangkau.
Karena itu, kebijakan pangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Produksi memang penting, tetapi produksi tanpa tata kelola pascapanen dan distribusi yang baik belum tentu menghasilkan sistem pangan yang kuat.
Aceh Besar dan Strategi Ketahanan Pangan
Dalam konteks tersebut, Aceh Besar memiliki posisi strategis. Potensi produksi yang besar dapat menjadi kekuatan daerah apabila diikuti dengan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.
Fasilitas pengeringan dan penggilingan, gudang penyimpanan, infrastruktur jalan dan transportasi, akses pembiayaan, informasi harga, serta saluran pemasaran merupakan bagian dari ekosistem yang menentukan bagaimana nilai ekonomi hasil panen terbentuk.
Petani tidak cukup hanya didorong untuk meningkatkan produksi. Mereka juga perlu memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam rantai perdagangan.
Demikian pula konsumen tidak cukup hanya diminta memahami bahwa harga pangan dipengaruhi berbagai faktor. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan bahwa rantai pasok berjalan efisien sehingga harga yang terbentuk tetap rasional, sementara petani memperoleh imbal hasil yang layak.
Dari perspektif geopolitik, memperkuat produksi pangan lokal juga berarti memperkuat daya tahan daerah terhadap gejolak eksternal. Ketika terjadi gangguan pada perdagangan internasional atau perubahan pasokan global, daerah dengan basis produksi pangan yang kuat memiliki modal yang lebih besar untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
Bukan Sekadar Banyak Panen
Pada akhirnya, keberhasilan ketahanan pangan tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa luas sawah yang dipanen atau seberapa besar produksi yang dihasilkan.
Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah petani memperoleh pendapatan yang layak, apakah konsumen memperoleh pangan dengan harga terjangkau, dan apakah daerah memiliki sistem distribusi yang mampu menjaga ketersediaan pangan dalam berbagai situasi.
Aceh Besar memiliki modal penting berupa lahan dan produksi padi. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi kekuatan ekonomi dan ketahanan pangan yang nyata.
Sebab, beras yang dihasilkan dari sawah Aceh seharusnya tidak berhenti sebagai angka statistik produksi. Ia harus menjadi bagian dari sistem pangan yang memberikan nilai kepada petani, menjangkau konsumen dengan harga yang wajar, sekaligus memperkuat ketahanan Aceh menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik pangan dunia.
Panen yang melimpah adalah awal. Ketahanan pangan baru benar-benar tercapai ketika hasil panen mampu menghidupi petani, menjangkau masyarakat, dan membuat daerah lebih tahan terhadap gejolak pangan global.
Penulis: Tuwah Ar Rizki Arief Zasya H
Mahasiswa Ilmu Politik FISIP USK
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....