Perkuat Ekonomi Lokal, BLUD Ambil Peran Strategis Tingkatkan PAD

Oleh : Dr. Mahpud Sujai

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia termasuk Aceh masih sangat tergantung dari pendapatan yang berasal dari Dana Transfer ke Daerah (TKD). Secara rata-rata, porsi dana TKD terhadap total pendapatan daerah mencapai sekitar 80 persen dan hanya 20 persen sisanya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini tentu saja bukan kondisi yang ideal, karena pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah menjadi isu yang terus terjadi, karena dari tahun ke tahun, PAD seperti tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan berbagai terobosan dan inovasi yang bisa meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya. Karena hal ini juga menjadi indikator meningkatnya geliat perekonomian dan pembangunan di daerah. Di Aceh, pemerintah Aceh baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pos Retribusi Daerah atau Lain-Lain PAD yang Sah.

Langkah ini sangat strategis mengingat ketergantungan fiskal Aceh terhadap dana transfer sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat dan menyebabkan fiscal space pemerintah daerah sangat terbatas dalam melaksanakan Kegiatan pembangunan yang dapat mendorong peningkatan perekonomian.

Terobosan Strategis

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan PAD adalah dengan mendorong optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui lebih dari 131 unit BLUD yang tersebar di wilayah Aceh pada tahun 2026, fleksibilitas pengelolaan keuangan berbasis efisiensi dan produktivitas dapat dikonversi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pemetaaan potensi sektor BLUD unggulan di Aceh. Saat ini terdapat tiga sector utama BLUD unggulan di Aceh. BLUD sector Kesehatan, BLUD sector Pendidikan (SMK) dan BLUD sector komoditas dan teknis lainnya.

BLUD sektor Kesehatan terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas merupakan BLUD yang memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan. Saat ini, BLUD sector Kesehatan merupakan kontributor PAD terbesar di masing-masing Pemerintah Daerah. Sebagai contoh RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh mampu menyumbang PAD hingga Rp153,3 miliar atau hampir 100% dari target tahunan.

BLUD Sektor Pendidikan dalam hal ini SMK BLUD menjadi BLUD yang memiliki sumber daya potensial untuk dikembangkan. Terdapat sekitar 68 SMK di Aceh yang bertransformasi menjadi BLUD. Pengembangan potensi SMK BLUD ini dapat dilakukan melalui peningkatan produksi hasil keahlian teknis para siswa, link and match dengan industri hingga menjadi emasok bagi rantai pasok industri. Potensi ini dapat bersumber dari penjualan produk karya siswa (teaching factory), jasa perbengkelan, tata boga, hingga produk kriya khas Aceh.

BLUD sektor Komoditas dan Teknis Lainnya bisa menjadi potensi yang dapat mendorong pemenuhan kebutuhan komoditas masyarakat. Misalnya pengoptimalan UPTD Mekanisasi Pertanian (penyewaan traktor/alat berat) untuk memenuhi kebutuhan alat berat petani dan BLUD Ternak Non-Ruminansia untuk penyediaan bibit dan olahan hewani yang dapat memasok kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan SPPG dalam rangka mendukung program MBG.

Optimalisasi Kebijakan

Dalam optimalisasi BLUD ini, erlu terobosan kebijakan yang harus dilakukan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan penting yang harus diambil adalah dengan menyusun strategi mekanis dan rencana aksi optimalisasi BLUD. Untuk memaksimalkan potensi tersebut tanpa mencederai fungsi pelayanan publik publik, Pemerintah Daerah di Aceh perlu mengimplementasikan beberapa Langkah strategis yang dapat menjadikan BLUD lebih modern dan efektif dalam menjalankan bisnis prosesnya. Belajar dari BLU pemerintah pusat yang lebih maju dan berkembang, perlu beberapa Langkah strategis yang dilakukan.

Pertama dengan melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola dan manajemen BLUD serta perbaikan pencatatan dan transparansi pelaporan dengan melakukan Standardisasi Sistem Akuntansi. Contoh Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan Penertiban Penginputan Pos Pendapatan. Banyak Pemda di Aceh masih mencatat pendapatan jasa layanan BLUD pada pos "Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah". Sesuai Permendagri No. 79/2018, Padahal pencatatan harus diseragamkan ke dalam Pos Retribusi Daerah guna transparansi fiskal sehingga langsung tercatat sebagai PAD.

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan Digitalisasi Layanan BLUD. Hal ini sangat penting dilakukan agar operasional BLUD menjadi lebih efisien dan transaparan. Hal ini juga sangat berguna ubtuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Contoh Langkah yang bisa dilakukan adalah digitalisasi dan transparansi sistem pembayaran. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai (e-payment) dan integrasi sistem keuangan lokal. Digitalisasi menekan kebocoran anggaran pelayanan dan mempercepat rekonsiliasi klaim (seperti piutang BPJS Kesehatan pada BLUD RSUD).

Langkah ketiga adalah dengan melakukan strategi Komersialisasi Aset Idle. Aset-aset yang selama ini nganggur atau belum optimal penggunaannya, dapat dikomersialisasikan melalui berbagai cara seperti disewakan, dibuatkan pelayanan modern berbayar premium hingga bekerjasama dengan pihak ketiga atau swasta seperti penyewaan untuk mini market, restoran atau coffee shop hingga penyediaan layanan penginap untuk penunggu pasien. Revitalisasi dan Penyewaan Aset Menganggur (Idle Assets) bisa dilakukan dengan mengidentifikasi lahan, gedung, atau alat medis/pakar yang tidak produktif untuk disewakan kepada pihak ketiga melalui skema kerja sama operasional (KSO).

Langkah keempat yang bisa dilakukan adalah strategi tertib administrasi, pengelolaan anggaran yang efektif seperti Penyusunan RBA BLUD Berbasis Kinerja hingga transparansi operasional dan audit kinerja dan laporan keuangan. Penguatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan RBA juga menjadi hal penting yang harus dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kompetensi jajaran direksi BLUD dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang fleksibel namun tetap akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pengelolaan BLUD yang efektif dan modern dapat memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap Perekonomian Daerah. Kontribusi tersebut akan terlihat dari pertama Peningkatan Kemandirian Fiskal (PAD). Pendapatan dari layanan BLUD langsung masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini akan mengurangi ketergantungan Pemda terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat.

Kedua BLUD dapat menjadi pemicu Efek Multiplier (Multiplier Effect) bagi perekonomian daerah. BLUD menyerap komoditas lokal, menggandeng UMKM sebagai mitra penyedia logistik, dan menggerakkan sektor transportasi serta akomodasi di sekitar wilayah operasional. Ketiga, pengelolaan BLUD yang modern akan dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Aset Daerah yang Idle. Gedung, lahan, dan peralatan medis atau teknis milik pemerintah yang menganggur diubah menjadi sumber pendapatan produktif melalui skema sewa atau kerja sama operasional (KSO).

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan BLUD memiliki peran yang lebih signifikan dalam peningkatan PAD juga untuk mendorong perekonomian daerah. Peran utama BLUD terhadap perekonomian daerah adalah sebagai penggerak likuiditas ekonomi melalui peningkatan produktivitas aset daerah dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai unit kerja pemerintah yang diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan mirip korporasi, BLUD tidak sekadar mencari keuntungan (profit), melainkan berfungsi sebagai jembatan stabilitas ekonomi lokal. Sehingga optimalisasi BLUD tersebut secara langsung dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah yang menjadi cita-cita kita bersama.