RRI. CO.ID, Banda Aceh - Badan Pusat Statistik baru saja mengeluarkan rilis data terkait pertumbuhan ekonomi (PDB) baik tingkat nasional maupun tingkat daerah utuk kuartal pertama tahun 2026.
Hasilnya seperti dugaan banyak pihak, pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal pertama 2026 tercatat tumbuh sebesar 4,09 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini tercatat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angja pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen
Jika dilihat data historis pertumbuhan PDB beberapa periode kebelakang, data pertumbuhan ekonomi Aceh selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tentu saja merupakan rata-rata pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Strategi apa yang bisa diambil untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Aceh bisa lebih cepat dan mengimbangi angka pertumbuhan ekonomi nasional?
Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Aceh Lebih Rendah?
Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Aceh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dengan pertumbuhan ekonomi wilayah lain seperti wilayah tetangga Sumatera Utara. Pertama, ketertinggalan ini disebabkan oleh minimnya hilirisasi industri dan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi di Aceh. Kedua, ketergantungan ekonomi pada kegiatan ekonomi sektor pemerintahan termasuk dana transfer pemerintah baik dari APBA maupun APBN. Ketiga masih mengalirnya nilai tambah komoditas mentah yang dimiliki Aceh ke luar daerah. Keempat, ketergantungan ekonomi Aceh terhadap sektor pertanian tradisional yang memiliki daya ungkit yang rendah terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penyebab pertama kenapa pertumbuhan ekonomi Aceh lebih rendah adalah minimnya hilirisasi dan industrialisasi di Aceh yang dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketika suatu komoditas diolah lebih lanjut, maka akan tercipta nilai tambah ekonomi, menyerap lapangan kerja hingga mendorong Kegiatan ekonomi yang lebih banyak. Data menunjukan bahwa Aceh memiliki banyak komoditas primer unggulan seperti kelapa sawit, kopi, pinang, getah pinus hngga hasil perikanan.
Namun berbagai komoditas unggulan daerah tersebut masih diekspor dan dikirim keluar Aceh dalam bentuk bahan mentah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya ekosistem investasi yang sehat yang membuat perkembangan sektor swasta dan penciptaan lapangan kerja diluar pemerintahan tumbuh lambat.
Faktor penyebab kedua adalah struktur ekonomi yang belum mandiri. Perekonomian Aceh masih sangat tergantung pada belanja pemerintah dan dana transfer daerah dari pusat. Data menunjukan bahwa sektor pemerintahan berkontribusi sekitar 20 persen dari total perekonomian Aceh dan merupakan kontributor ketiga terbesar setelah sektor pertanian dan perdagangan eceran.
Kondisi ini menjadikan perekonomian kurang sehat, karena belanja pemerintah yang seharusnya menjadi katalisator pertumbuhan malah menjadi belanja utama yang tidak terlalu mengungkit perekonomian. Hal ini menyebabkan lapangan kerja menjadi terbatas, sektor swasta tidak berkembang dan sangat rentan terhadap tekanan anggaran. Ketika anggaran pemerintah berkurang, maka secara langsung perekonomian daerah akan terkontraksi.
Faktor penyebab ketiga adalah ketergantungan terhadap sektor primer terutama sektor pertanian tradisional. Data menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh masih didominasi oleh sector pertanian dan perdagangan eceran. Sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 31,7 persen terhadap perekonomian dan perdagangan eceran berkontribusi sebesar 15,9 persen terhadap perekononian. Sektor pertanian memiliki daya ungkit yang tidak terlalu tinggi terhadap perekonomian termasuk terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pekerja sektor pertanian rata-rata memiliki tingkat pendapatan yang sangat rendah dan musiman. Karena itu, sektor pertanian perlu untuk didorong agar bertrasformasi menjadi industri pengolahan yang solid dan meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian.
Dampak terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Fenomena tersebut tentu saja memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat tiga dampak negative utama yang terjadi sebagai akibat dari permasalahan tersebut. Pertama adalah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang Tinggi: Laju ekonomi yang berada di angka 4,09 persen belum cukup kuat untuk menciptakan lapangan kerja massal. Ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang berkualitas karena tidak memiliki daya dorong yang tinggi terhadap perekonomian.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh relatif masih menjadi tantangan utama. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera. Kedua, dampak dari permasalahan tersebut adalah distribusi pendapatan yang kurang merata: Pertumbuhan yang lambat di sektor produktif menyebabkan sebagian besar masyarakat masih didominasi oleh kelompok kesejahteraan menengah ke bawah. Kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang merata bagi setiap rumah tangga. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang belum optimal. Pertumbuhan ekonomi yang lambat turut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas.
Pertumbuhan ekonomi yang lambat turut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas. Hal ini membuat ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sangat tinggi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur secara masif..
Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur terutama yang bisa mendorong percepatan pembangunan seperti pelabuhan ekspor dan jalan. Berbagai permasalahan tersebut, perlu koordiasi antar pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peluang bagi Aceh sebagai penghasil komoditas utama terutama untuk ekspor perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui berbagai Kegiatan hilirisasi dan industrialisasi agar daya ungkit komoditas tersebut bisa meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh.
Oleh: Dr. Mahfud Sujai
(Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....