Satgas PRR Buka Suara soal Pemulihan Aceh yang Dinilai Lambat

RRI.CO.ID, Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh menegaskan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025 masih membutuhkan waktu. Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi rampung pada Desember 2028.

Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan kondisi Aceh yang belum sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana merupakan bagian dari tahapan pemulihan yang sedang berjalan.

“Memang belum pulih seperti sebelumnya, karena memang belum tahapannya. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini tiga tahun sampai dengan Desember 2028,” kata Safrizal dalam dialog bersama RRI Banda Aceh, Kamis 6 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, saat ini Aceh telah meninggalkan fase tanggap darurat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan logistik ke wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat putusnya sejumlah akses transportasi.

Pada masa darurat, beberapa wilayah pegunungan harus mendapatkan pasokan logistik menggunakan jalur udara karena seluruh jalur darat menuju kawasan tersebut terputus. Pesawat angkut dan helikopter menjadi salah satu sarana utama untuk menjangkau masyarakat terdampak.

Menurut Safrizal, kondisi tersebut kini mulai berubah. Sejumlah akses darat telah kembali terbuka meskipun sebagian besar masih menggunakan infrastruktur sementara dan belum mampu menahan beban seperti kondisi sebelum bencana.

“Sekarang kendati jalan itu belum bisa menahan beban 100 persen sebagaimana sebelum bencana, tetapi sampai 70–80 persen sudah. Artinya, logistik ke daerah pegunungan sudah bisa dibawa melalui akses darat,” ujarnya.

Akses sementara tersebut antara lain memanfaatkan jembatan Bailey, jembatan Armco, serta pekerjaan pemadatan dan penguatan badan jalan di kawasan pegunungan. Infrastruktur tersebut dibangun untuk memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan selama proses rekonstruksi permanen berlangsung.

Safrizal menyebut pembangunan permanen terhadap jalan, jembatan, sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas produksi masyarakat hingga lahan terdampak akan dilakukan secara bertahap hingga 2028.

“Diharapkan di 2028 semua jalan, semua jembatan, semua sekolah, semua kantor pemerintahan, semua alat-alat produksi masyarakat, lahan-lahan semua bisa diselesaikan,” katanya.

Ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan pegunungan dan wilayah pesisir. Sejumlah jembatan hingga kini masih berupa jembatan gantung atau jembatan perintis.

Salah satunya pembangunan jembatan yang menjadi bagian dari target Satgas Jembatan TNI. Dari target 100 unit jembatan, sekitar 50 unit telah terealisasi, sementara pembangunan lainnya masih terus berjalan.

Safrizal mengatakan kritik masyarakat terhadap lambannya pemulihan, termasuk berbagai kondisi infrastruktur yang beredar di media sosial, menjadi masukan sekaligus tantangan bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurutnya, pembagian tugas telah dilakukan kepada sejumlah instansi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan. Pekerjaan jembatan, misalnya, tidak hanya ditangani oleh Satgas Jembatan TNI, tetapi juga melibatkan BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah.

“Kita bukan skeptis terhadap perspektif masyarakat. Apa yang ditayangkan oleh publik itu menjadi bagian kita untuk memacu kerja lebih keras dan lebih cepat,” ujar Safrizal.