RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus memperketat pengawasan distribusi Biosolar subsidi guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan di lapangan. Pengawasan dilakukan melalui penerapan sistem barcode serta pembatasan volume pengisian berdasarkan jenis kendaraan.

Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Dian Budi Dharma, mengatakan wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie mendapatkan kuota Biosolar subsidi yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Aceh.

Dalam perbincangan bersama RRI, Selasa 26 Mei 2026, Dian menjelaskan besarnya alokasi tersebut disesuaikan dengan tingginya kebutuhan masyarakat serta fungsi wilayah tersebut sebagai penyangga ibu kota provinsi.

"Kuota untuk Kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie memang lebih besar dibandingkan daerah lain. Aceh Besar memperoleh kuota di atas 30 ribu kiloliter, begitu juga Pidie, karena kebutuhan di wilayah ini cukup tinggi sebagai kawasan penyangga ibu kota provinsi," ujarnya.

Untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi, Pemerintah Aceh telah menerbitkan surat edaran gubernur sejak Desember 2022 yang mengatur pembatasan pembelian Biosolar bagi kendaraan tertentu. Aturan tersebut hingga kini masih berlaku dan menjadi salah satu instrumen pengawasan di lapangan.

Menurut Dian, pembatasan dilakukan dengan menetapkan volume maksimal pengisian harian sesuai kategori kendaraan. Langkah tersebut bertujuan mencegah pembelian berulang dalam jumlah berlebihan sekaligus mengantisipasi praktik penyalahgunaan seperti modifikasi tangki kendaraan.

"Kebijakan ini dibuat agar distribusi lebih terkendali dan tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi. Selain itu juga untuk mencegah adanya kendaraan yang melakukan pengisian berulang atau memodifikasi tangki untuk memperoleh BBM lebih banyak," katanya.

Dian menambahkan, pengawasan distribusi Biosolar saat ini juga didukung penggunaan sistem barcode yang terintegrasi dengan data kendaraan. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi pembelian dapat dipantau sehingga kuota yang diberikan kepada kendaraan penerima subsidi dapat dikendalikan secara lebih efektif.

"Sistem barcode menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan. Dengan mekanisme ini, jumlah kuota yang diterima kendaraan dapat dipantau dan distribusi menjadi lebih transparan," ujarnya.

Pemerintah Aceh berharap pengawasan yang dilakukan dapat memastikan Biosolar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat dan sektor usaha yang berhak menerima, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Aceh.