RRI.CO.ID, Banda Aceh — Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman dengan tema “Generasi Muda Aceh Berdaya Saing Global” di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Senin 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar serentak secara nasional oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin melalui virtual Zoom.

Dalam sambutannya, Mukhtarudin menegaskan Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan Kementerian P2MI untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air. Selain itu, pemerintah juga diminta mengoptimalkan penempatan pekerja migran terampil, menengah, hingga berkeahlian tinggi.

“Pekerja migran Indonesia bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah pejuang ekonomi keluarga yang rela meninggalkan keluarga demi masa depan yang lebih sejahtera. Karena itu, keselamatan mereka menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Mukhtarudin.

Ia menyebut kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap perekonomian nasional sangat besar. Berdasarkan data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia dari Bank Indonesia, remitansi pekerja migran Indonesia pada 2025 mencapai Rp288 triliun.

Selain itu, sejak Januari hingga April 2026, Kementerian P2MI berhasil mencegah keberangkatan ilegal sebanyak 1.353 calon pekerja migran di berbagai titik perbatasan. Pemerintah juga telah menindaklanjuti ancaman digital dengan menurunkan 4.213 konten berbahaya serta menangani 1.173 aduan pekerja migran Indonesia di berbagai negara.

Mukhtarudin menilai kondisi tersebut menunjukkan tantangan perlindungan pekerja migran masih sangat besar. Karena itu, negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan maupun edukasi langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husain, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural.

Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa.

“Sekarang bujuk rayu bekerja di luar negeri sangat banyak. Banyak perusahaan ilegal yang menawarkan proses cepat dengan janji gaji besar hingga dua digit. Padahal semuanya unprosedural dan bisa membahayakan pekerja migran kita sendiri,” katanya.

Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman.

Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan nonprosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran nonprosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 ribu orang per tahun.

“Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan angka penempatan resmi yang tercatat dalam sistem pemerintah. Jadi kami lebih banyak menangani kasus pekerja migran bermasalah akibat pemberangkatan ilegal dibandingkan yang berangkat secara prosedural,” ujarnya.

Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh baik yang prosedural atau yang nonprosedural masih didominasi Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah.