RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus melakukan lobi intensif dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam rangka mendorong peningkatan dana otonomi khusus (otsus) sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan bahwa komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunjukkan adanya kesepahaman untuk memperkuat dukungan fiskal bagi Aceh.

“Dalam pembahasan dengan Baleg DPR RI, sudah ada kesepakatan untuk meningkatkan dana otsus. Dari sebelumnya 2 persen, sempat turun menjadi 1 persen, dan kini diusulkan menjadi 2,5 persen,” ujarnya dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Jumat 24 April 2026.

Menurut Nurlis, upaya peningkatan dana otsus tersebut merupakan hasil dari proses lobi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Aceh, DPR Aceh, serta anggota DPR RI asal Aceh.

Ia menyebut, harmonisasi antara lembaga-lembaga tersebut menjadi kunci dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh di tingkat nasional.

“Terjadi komunikasi yang intens dan sinergi antara Pemerintah Aceh, DPR Aceh, hingga DPR RI. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

Selain itu, dukungan juga datang dari pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri yang disebut turut mendorong agar dana otsus Aceh dapat kembali minimal ke angka 2 persen seperti sebelumnya.

Nurlis menilai, adanya kesamaan pandangan di antara para pemangku kepentingan menjadi momentum penting dalam memperjuangkan revisi UUPA yang lebih berpihak pada Aceh.

Ia menggambarkan kondisi ini sebagai “orkestra politik” yang memperlihatkan kesatuan langkah para elit dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara elit politik Aceh untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui penguatan regulasi dan dukungan anggaran,” ujarnya.

Pemerintah Aceh berharap, proses pembahasan revisi UUPA dapat segera mencapai titik kesepakatan final sehingga kebijakan peningkatan dana otsus dapat segera direalisasikan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.