RRI.CO.ID, Banda Aceh - Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM BKA) menggelar dialog publik bertema “Memperkuat Suara Perempuan dalam Pembangunan Inklusif di Aceh” di Hotel Permata Hati, Banda Aceh, Senin sore, 9 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional sekaligus ruang diskusi bagi berbagai pihak untuk membahas tantangan yang masih dihadapi perempuan di Aceh.

Dialog tersebut menghadirkan sejumlah aktivis perempuan, Rekan Media, Akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat. Berbagai isu yang disoroti di antaranya keterbatasan akses perempuan di ruang publik, kesenjangan upah, hingga minimnya keterlibatan perempuan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Rismawati mengatakan perempuan masih sering dipandang sebatas mampu mengerjakan pekerjaan domestik. “Perempuan sering dilekatkan dengan pekerjaan rumah tangga dan budaya patriarki yang masih kuat. Padahal perempuan memiliki kemampuan untuk berkontribusi lebih luas di berbagai bidang,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak perempuan di Aceh yang aktif bergerak di komunitas maupun kegiatan sosial, termasuk dalam penanganan bencana.

Ketua Badan Pengawas Balai Syura Ureung Inong Aceh, Suraiya Kamaruzzaman, menyoroti masih adanya praktik upah kerja yang rendah dengan jam kerja yang panjang bagi perempuan. “Masih banyak perempuan yang bekerja dengan jam kerja panjang namun menerima upah yang minim. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata Suraiya.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang berpihak pada perempuan, termasuk melalui regulasi daerah seperti Qanun Nomor 4 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Sementara itu, Fasilitator Kota Layak Anak (KLA) Aceh, Siti Maisarah, menyebut Kota Banda Aceh saat ini sudah layak disebut sebagai kota layak anak sehingga perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Banda Aceh saat ini sudah layak disebut sebagai Kota Layak Anak. Namun pencapaian ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar perlindungan terhadap anak dan perempuan semakin kuat," ujarnya

Di sisi lain, Erlina Marlinda dari organisasi Children and Youth Disabilities for Change (CYDC) menilai peran perempuan penyandang disabilitas masih sangat minim, terutama dalam forum-forum resmi pemerintah yang membahas kebijakan. "Perempuan penyandang disabilitas masih sangat minim dilibatkan, terutama dalam forum-forum resmi pemerintah yang membahas kebijakan," kata Erlina.

Aktivis perempuan Norma Manalu menambahkan bahwa secara regulasi berbagai kebijakan terkait perempuan sebenarnya sudah tersedia. Namun, menurutnya implementasi kebijakan tersebut masih belum maksimal.

“Secara sistem sebenarnya sudah ada. Tetapi isu perempuan sejak dulu tidak benar-benar diprioritaskan. Salah satu strategi penting adalah memastikan adanya kebijakan yang jelas sekaligus pelaksanaannya di tingkat pemerintah,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang lebih rinci terkait kondisi perempuan agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran.

Dialog publik ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen berbagai pihak dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Aceh. Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas perempuan, berbagai isu kesetaraan dan perlindungan perempuan diharapkan dapat ditangani secara lebih konkret dan berkelanjutan.