RRI.CO.ID, Banda Aceh – Anggota Komisi III DPR Aceh, Hasbalah, menilai sektor pertambangan masih diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam dialog Banda Aceh Menyapa Senin 2 Maret 2026, Hasbalah mengatakan Aceh tidak bisa sepenuhnya menghentikan aktivitas pertambangan karena sektor tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar bagi daerah.

Menurutnya, selama dikelola dengan baik dan sesuai aturan, kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Aceh.

“Untuk Aceh kita tidak boleh berhenti di pertambangan, karena pertambangan merupakan salah satu usaha yang dapat menghasilkan PAD untuk Aceh,” kata Hasbalah.

Meski demikian, ia menegaskan pemberian izin usaha pertambangan harus dilakukan secara tertib dan disertai pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang telah beroperasi.

Komisi III DPR Aceh, kata Hasbalah, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, termasuk memanggil perusahaan atau melakukan peninjauan langsung ke lapangan jika diperlukan.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan agar tidak berbelit-belit sehingga tidak menghambat investasi yang masuk ke Aceh.

Hasbalah menambahkan kemudahan investasi tetap harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar tambang.

Ia juga menilai keberadaan industri pertambangan dapat membuka peluang kerja bagi tenaga lokal, termasuk lulusan perguruan tinggi di Aceh yang memiliki kompetensi di bidang geologi dan pertambangan.