RRI.CO.ID, Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendorong pemerintah daerah untuk mulai menerapkan pola pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan mempertimbangkan risiko iklim serta bencana. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Selasa (13/1/2026).

Ahmad Shalihin menegaskan, pembangunan ke depan harus memperhatikan kondisi topografi dan potensi bencana, terutama banjir. Ia mengingatkan agar wilayah dengan kontur rendah dan berisiko tinggi banjir tidak kembali dijadikan kawasan permukiman.

“Kita sudah harus memulai pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan iklim. Jangan sampai daerah yang rawan banjir kembali dijadikan lokasi pemukiman,” ujarnya.

Selain penataan ruang, WALHI Aceh juga menyoroti pentingnya pemulihan vegetasi di kawasan hulu dan daerah tangkapan air. Menurut Shalihin, pengembalian tutupan vegetasi harus dilakukan secara cepat dengan memilih jenis tanaman yang memiliki akar kuat dan mampu menahan laju air.

“Pemilihan tanaman dengan akar yang kuat dan cepat tumbuh harus segera dipikirkan, agar bisa menahan dampak curah hujan tinggi,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi di wilayah Pidie Jaya, di mana kawasan hulu dinilai sudah minim tutupan vegetasi. Akibatnya, curah hujan dengan intensitas 50 hingga 83 milimeter per hari atau dalam beberapa hari berpotensi kembali memicu banjir.

WALHI Aceh juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan maupun sektor perkebunan. Namun, Shalihin menilai pola pengembangan perkebunan, khususnya sawit, perlu dilakukan secara lebih berimbang.

“Kami tidak anti pembangunan dan tidak anti sawit. Tetapi jangan sampai satu wilayah hanya didominasi tanaman dengan akar serabut. Perlu ada vegetasi lain dengan akar tunggang yang mampu menahan arus banjir bandang,” jelasnya.

Untuk itu, WALHI Aceh mengajak pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi merumuskan arah pembangunan Aceh yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.