RRI.CO.ID, Banda Aceh — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai hilangnya sejumlah desa akibat banjir tidak semata-mata disebabkan oleh lokasi permukiman yang berada di zona rawan bencana, melainkan akibat parahnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Selasa (13/1/2026).

Ahmad menjelaskan, berdasarkan catatan WALHI, sejumlah desa yang terdampak banjir justru tidak seluruhnya berada di zona merah atau kawasan rawan bencana. Bahkan, beberapa permukiman memiliki jarak yang relatif aman dari aliran sungai.

“Wilayah yang berdekatan dengan sungai, terutama dalam radius 100 meter, memang umumnya rawan. Namun, ada desa yang jarak rumahnya sekitar 50 meter dari sungai, dengan kedalaman sungai lebih dari lima meter, yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir,” ujar Ahmad.

Ia mencontohkan Desa Lokanding yang sempat dikunjungi WALHI. Secara kasat mata, desa tersebut dinilai tidak rentan karena jarak permukiman cukup jauh dari badan sungai dan memiliki kontur tebing yang relatif tinggi. Namun, kondisi tersebut berubah akibat kerusakan DAS di wilayah hulu.

“Akibat kerusakan hutan dan DAS di hulu yang sudah cukup parah, banjir akhirnya menyapu desa tersebut. Tercatat sekitar 17 rumah rusak terseret arus, padahal masyarakat setempat menyebut banjir sebelumnya tidak pernah menjangkau lokasi itu,” jelasnya.

Menurut Ahmad, kondisi ini menunjukkan bahwa desa-desa yang selama ini dianggap tidak rentan pun dapat berubah menjadi rentan apabila kerusakan lingkungan di wilayah hulu tidak segera ditangani.

Ia mengingatkan, jika pola kebijakan pengelolaan lingkungan dan tata ruang tidak segera diperbaiki, maka potensi bencana serupa akan semakin meluas.

“Kalau proses penetapan kebijakan ke depan masih seperti sekarang, desa-desa yang sebelumnya tidak rentan pun akan semakin terancam,” tegas Ahmad.

WALHI Aceh mendorong pemerintah untuk menjadikan peristiwa ini sebagai dasar evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan perlindungan kawasan hulu sungai guna mencegah terulangnya bencana serupa.