RRI.CO.ID, Banda Aceh — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai bencana dan kerentanan desa-desa di Aceh merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan pembangunan nasional yang dinilai keliru, terutama dengan memberikan ruang besar bagi industri ekstraktif tanpa pengawasan yang memadai. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Selasa (13/1/2026).

Menurut Ahmad, pemerintah telah membuka ruang luas bagi aktivitas industri ekstraktif untuk mengelola sumber daya alam, namun tidak dibarengi dengan prinsip kehati-hatian yang kuat. Meski dalam dokumen perizinan terdapat berbagai aturan dan komitmen lingkungan, pelaksanaannya di lapangan dinilai lemah.

“Dalam perizinan memang banyak aturan yang ditetapkan, tetapi dalam implementasinya sangat minim pengawasan untuk memastikan janji-janji itu benar-benar dijalankan,” ujar Ahmad.

Ia menegaskan, lemahnya pengawasan tersebut berdampak pada ketimpangan pembangunan dan meningkatnya kerentanan desa-desa, terutama yang berada di wilayah rawan bencana. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri disebut memperburuk daya dukung alam terhadap permukiman warga.

Ahmad juga menjelaskan bahwa secara historis dan kultural, masyarakat sejak dahulu memilih tinggal di bantaran sungai. Pilihan tersebut didorong oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses transportasi, aktivitas ekonomi, ketersediaan air, serta kesuburan tanah.

“Secara budaya dan sejarah, manusia memang memusatkan pemukiman di sekitar sungai. Ketika lingkungan di hulu rusak, maka masyarakat di hilir yang paling rentan terdampak,” jelasnya.

WALHI Aceh mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin industri guna mengurangi risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat.