RRI.CO.ID, Banda Aceh – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, seiring berakhirnya masa tanggap darurat pada 22 Januari 2026. Fokus utama pemulihan diarahkan pada pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan atau build back better.

Namun demikian, karena masih besarnya dampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah yang belum tertangani secara optimal. pemerintah Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk keempat kalinya selama tujuh hari, terhitung sejak 23 hingga 29 Januari 2026.

Kasatgas Percepatan Penanganan Darurat,Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh - Sumut - Sumbar (Kementrian PU), Ir. Arie Setiadi Moerwanto, MSc., PhD, mengatakan Kementerian PUPR sejak masa tanggap darurat telah bekerja membuka keterisolasian wilayah, memulihkan konektivitas, serta menyediakan layanan dasar seperti air minum, irigasi, dan fasilitas kesehatan.

Menurutnya, karakteristik sungai di Aceh yang membawa material kayu dan sedimen dari hulu menjadi penyebab utama meluasnya kerusakan bantaran sungai, permukiman, dan infrastruktur. Karena itu, penanganan difokuskan sejak hulu melalui pembangunan sabo dam untuk menahan kayu dan sedimen agar tidak terbawa ke wilayah hilir.

“Kami menangani tanggap darurat sambil menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar tidak terulang kembali pada musim hujan berikutnya,” ujarnya dalam Dialog Banda Aceh Menyapa Selasa (22/1/2026).

Ir. Arie menambahkan, Kementerian PUPR juga melakukan normalisasi sungai, pengerukan muara, serta perbaikan bendung irigasi guna menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.