RRI.CO.ID, Banda Aceh – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kunjungan kerja ke LPP RRI Banda Aceh dalam rangka diseminasi informasi dan diskusi penguatan peran media publik, Selasa, 10 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi penyebaran informasi parlemen kepada masyarakat melalui jaringan RRI di daerah.

Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zein, SE, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen RRI sebagai media publik yang menjunjung akurasi dan independensi.

“RRI sebagai media publik memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinergi dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI ini menjadi bagian penting dalam penguatan fungsi tersebut,” ujar Muhsin Zein.

Ia juga memaparkan peran strategis RRI Banda Aceh sebagai Radio Tanggap Bencana dalam menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat dan terpercaya, khususnya pada saat terjadi bencana hidrometeorologi di Aceh.

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Dr. M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H., menjelaskan kegiatan diseminasi informasi ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi parlemen sekaligus memperkuat kolaborasi dengan media publik di daerah.

“Kami ingin memastikan informasi parlemen dapat tersampaikan secara edukatif, berimbang, dan mudah diakses oleh masyarakat luas melalui RRI sebagai media publik yang memiliki jaringan hingga ke daerah,” kata Najib Ibrahim.

Kegiatan yang berlangsung di RRI Banda Aceh tersebut diisi dengan presentasi Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI terkait diseminasi informasi dan dinamika pemberitaan di era digital, serta presentasi Kepala RRI Banda Aceh mengenai peran RRI dalam masa tanggap darurat bencana. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara kedua lembaga.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI dan RRI Banda Aceh dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan literasi masyarakat terhadap kerja-kerja parlemen.