KBRN, Aceh Besar: Penanganan kesehatan pascabencana di Aceh menjadi perhatian serius dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di posko terpadu penanganan bencana Sumatera, Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam laporannya mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak terkendala minimnya tenaga medis.

Budi menjelaskan, dari 309 Puskesmas di Aceh, banyak fasilitas kesehatan mengalami kekurangan dokter karena sebagian tenaga medis juga menjadi korban bencana. Kondisi ini membuat layanan kesehatan untuk masyarakat terdampak belum optimal, terutama untuk penyakit-penyakit umum pascabencana seperti diare, ISPA, dan infeksi kulit.

“Dokter di sana banyak yang jadi korban juga, sehingga kita kekurangan tenaga. Untuk itu saya minta bantuan sekitar 300 dokter untuk penguatan layanan selama tiga bulan ke depan,” kata Budi dalam rapat.

Budi menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan siap menyediakan sebagian tenaga medis, namun ia berharap dukungan lintas kementerian, terutama untuk mobilisasi dan penugasan di daerah terpencil.

“Kalau boleh kami pinjam 300 dokter selama tiga bulan. Nanti anggarannya kami siapkan. Mereka akan kami sebar ke puskesmas di daerah-daerah terpencil untuk melayani masyarakat sambil mengisi kekosongan hingga tenaga kesehatan setempat pulih,” jelasnya.

Budi juga menyebutkan, jika memungkinkan dokter internship dan koas bisa memperkuat layanan kesehatan di lapangan. Menurutnya, dokter internship sudah memenuhi syarat untuk diturunkan dengan pendampingan dokter senior.

“Internship bisa diturunkan, yang penting ada pendamping. Mereka sudah praktis dan bisa menjalankan layanan dasar,” ujarnya.

Katanya, 74 dokter internship yang siap diterjunkan di tingkat provinsi. Selain itu, perguruan tinggi juga bisa diminta membantu menurunkan mahasiswa koas untuk mendukung pelayanan.

Upaya percepatan pemulihan kesehatan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh serta Sumatera terus dilakukan. Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat di pengungsian dan daerah terpencil tetap mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.