Prodi Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Workshop Akreditasi LAMSPAK 2.0

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menggelar Workshop penguatan akreditasi berbasis sistem terbaru LAMSPAK 2.0, di ruang rapat lantai II Biro Rektorat, kampus setempat, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan program studi menuju akreditasi unggul. Workshop menghadirkan narasumber dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik, Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK), Prof. M R Khairul Muluk serta Wakil Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Rd. Ahmad Buchari.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Mujiburrahman mengatakan akreditasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

“Setiap program studi perlu merespons perubahan regulasi dengan memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perubahan sistem akreditasi harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya mutu, dan meningkatkan daya saing program studi,” kata Prof. Mujiburrahman.

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry, Muazzinah mengatakan perubahan sistem akreditasi menuntut perguruan tinggi menyesuaikan berbagai indikator penilaian. Karena itu, pemahaman terhadap instrumen baru dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan program studi.

“Workshop ini menjadi sarana bagi program studi untuk memahami arah kebijakan akreditasi terbaru sekaligus menyusun langkah strategis menuju akreditasi unggul,” ujar Muazzinah.

Adapun dalam workshop tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai kebijakan akreditasi terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 serta instrumen Akreditasi Program Studi (APS) LAMSPAK 2.0. Materi yang dibahas mencakup sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, mekanisme akreditasi, hingga persyaratan perolehan status terakreditasi unggul.

Sistem akreditasi terbaru menekankan aspek budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi atau dikenal dengan pendekatan CRAM (Culture, Relevance, Accountability, Mission). Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam menilai kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.