RRI.CO.ID, Banda Aceh - Hambatan terbesar transisi energi Indonesia ternyata bukan kekurangan teknologi maupun pendanaan. Persoalan kelembagaan, inkonsistensi kebijakan, dan tata kelola yang terfragmentasi justru dinilai menjadi penghalang utama percepatan energi bersih nasional.

Temuan tersebut tertuang dalam policy brief Accelerating Clean Technology Transitions in Indonesia yang diterbitkan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama sejumlah peneliti internasional. Laporan itu menyebut Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah, namun perkembangannya masih belum cukup cepat untuk mendukung target iklim global sesuai Perjanjian Paris.

Menurut kajian tersebut, berbagai kebijakan energi bersih sebenarnya telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun banyak kebijakan belum mampu menghasilkan dampak jangka panjang karena sering menghadapi perubahan arah, tumpang tindih kewenangan, serta belum adanya mekanisme yang memastikan keberlanjutannya lintas pemerintahan.

Pada sektor energi surya, pengembangan pembangkit masih terkendala dominasi batubara dalam sistem ketenagalistrikan nasional dan model bisnis yang belum sepenuhnya mendukung percepatan energi terbarukan. Selain itu, sejumlah instrumen kebijakan yang diadopsi dari negara lain dinilai belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi Indonesia sehingga menghasilkan dampak yang kurang optimal.

Situasi serupa juga terjadi pada pengembangan kendaraan listrik. Laporan tersebut mencatat bahwa hambatan administratif seperti proses registrasi kendaraan, koordinasi antarlembaga, hingga ketidakpastian insentif justru lebih membatasi pertumbuhan pasar dibandingkan persoalan teknologi kendaraan itu sendiri.

Para peneliti menilai Indonesia perlu mulai beralih dari sekadar menyusun kebijakan menuju merancang kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini menekankan pentingnya menciptakan kebijakan yang membangun dukungan politik, manfaat ekonomi, serta efek berantai yang semakin menguat dari waktu ke waktu.

Karena itu, keberhasilan transisi energi Indonesia ke depan dinilai tidak hanya bergantung pada pembangunan teknologi baru. Yang lebih menentukan adalah kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan menciptakan kebijakan yang konsisten, adaptif, dan mampu mendorong perubahan secara berkelanjutan dalam sistem energi nasional.