RRI.CO.ID, Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tampak tidak hadir pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin 17 Agustus 2026. Posisi inspektur upacara diwakilkan kepada Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang memimpin jalannya prosesi peringatan kemerdekaan tersebut.
Upacara peringatan HUT RI di tingkat Provinsi Aceh itu juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dan sejumlah pejabat daerah. Selain Gubernur Aceh, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar juga tidak tampak hadir dalam kegiatan tersebut.
Usai upacara, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menjelaskan ketidakhadiran Mualem disebabkan kondisi kesehatan yang mengharuskannya menjalani pengobatan.
“Berhalangan karena beliau izin untuk berobat,” kata Fadhlullah saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ketika ditanya lokasi pengobatan, Wagub tidak menjelaskan secara detail, hanya menjawab singkat, “Ada, saat ini di salah satu tempat beliau sedang berobat," ucap Wagub Aceh.
Ketidakhadiran Mualem sebelumnya juga terlihat pada peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang berlangsung di Balai Meuseuraya Aceh, Sabtu 15 Agustus 2026. Pada kegiatan tersebut, Gubernur Aceh juga diwakili oleh Wakil Gubernur Fadhlullah. Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar juga tidak hadir dalam peringatan yang menjadi momentum mengenang 21 tahun perdamaian Aceh itu.
Peringatan Hari Damai Aceh sempat diwarnai kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Kegiatan yang diawali dengan zikir dan doa bersama berujung bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Kericuhan diduga dipicu pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh sejumlah peserta aksi. Massa juga dilaporkan menurunkan Bendera Merah Putih dan mengibarkan Bendera Bulan Bintang di Pendopo Gubernur Aceh, serta mencopot lambang Garuda yang terpasang di kawasan tersebut.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut menyoroti peristiwa tersebut. Salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh itu menilai kericuhan yang terjadi lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” kata Jusuf Kalla.
Menurut JK, saat kericuhan terjadi, sejumlah tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh. Ia menyebut Gubernur Aceh Muzakir Manaf sedang menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, sementara Wali Nanggroe Malik Mahmud menjalani pengobatan di Penang.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat itu. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisianw dan TNI,” ujarnya.
Meski demikian, JK menegaskan bahwa aksi yang berujung kericuhan tersebut tidak mencerminkan sikap mayoritas masyarakat Aceh. Menurutnya, masyarakat Aceh tetap menginginkan perdamaian yang selama 21 tahun terakhir telah membawa berbagai perubahan positif bagi daerah tersebut. “Rakyat Aceh selalu ingin damai,” kata Jusuf Kalla.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....