Pemerintah Aceh dan DPRA Bakal Konsultasi ke Mendagri Soal Bendera Bulan Bintang

RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna memperoleh kepastian hukum terkait keberadaan Bendera Bulan Bintang. Langkah tersebut menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Minggu 16 Agustus 2026.

Rapat Forkopimda dipimpin Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh dan dihadiri unsur Forkopimda Aceh. Pertemuan tersebut membahas dinamika kerusuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh, termasuk insiden penurunan Bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera Bulan Bintang di sejumlah lokasi di Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat digelar setelah Wakil Gubernur menerima arahan dari Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk segera mencari akar persoalan serta solusi atas peristiwa yang terjadi. Menurutnya, persoalan bendera menjadi salah satu isu yang memerlukan kejelasan regulasi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.

“Terhadap persoalan bendera, Pemerintah Aceh dan DPRA akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk memperoleh kepastian hukum,” kata Nurlis usai rapat Forkopimda di Banda Aceh.

Selain membahas persoalan bendera, kata Nurlis, rapat juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh. Forkopimda meminta seluruh pihak menahan diri, mengedepankan pendekatan persuasif, serta memperkuat komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya guna mencegah terulangnya aksi serupa.

Nurlis juga mengatakan, Pemerintah Aceh mendorong semua pihak untuk membangun narasi komunikasi publik yang menyejukkan dan menenangkan masyarakat. Perdamaian Aceh, menurut hasil rapat tersebut, harus tetap menjadi fondasi bersama dalam membangun daerah dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui dialog serta mekanisme hukum yang berlaku.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan daerah.

"Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan telah dibahas dalam rapat Forkopimda dan akan dicarikan solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Aceh," kata Wagub Aceh.