RRI.CO.ID, Banda Aceh - Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 ke Provinsi Aceh untuk menyerap aspirasi daerah dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan keluarga, Rabu 22 Juli 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh bersama jajaran Pemerintah Aceh dan mitra kerja terkait.

Hadir dalam pertemuan Sekretaris Daerah Aceh, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, BPVP, BP3MI, Balai Besar POM, Perwakilan BKKBN Aceh, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, Deputi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Regional SPPG Aceh. Dari pusat turut hadir perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemendukbangga/BKKBN, BPOM, Badan Gizi Nasional, dan Dewan Pengawas BPJS.

Sekda Aceh mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menyebut kehadiran DPR RI dan pemerintah pusat penting agar kebijakan nasional tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Aceh.

“Kami berharap rangkaian kunjungan ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi, potensi, sekaligus kebutuhan masyarakat Aceh. Semoga hasilnya menjadi masukan konstruktif dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim, S.K.M., M.Kes., memaparkan capaian program hingga Juni 2026. Sebanyak 670 desa di Aceh telah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas dengan capaian indikator lintas sektor 81 persen. BKKBN juga mengoptimalkan Tim Pendamping Keluarga dan aplikasi ELSIMIL untuk pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga berisiko stunting.

“Pembangunan keluarga harus kita lihat sebagai proses sepanjang siklus kehidupan. Intervensi tidak cukup saat masalah muncul. Kita harus hadir sejak hulu, mulai dari calon pengantin, keluarga, ibu hamil, anak, remaja, hingga lansia,” kata Safrina. Ia juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran, dampak banjir, dan belum optimalnya dukungan CSR.

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Heru Tjahjono menilai BKKBN memiliki peran strategis sebagai koordinator penanganan stunting di daerah. Ia mendorong penguatan koordinasi BKKBN dengan Badan Gizi Nasional melalui pertukaran data agar intervensi lebih tepat sasaran. Ketua Komisi IX DPR RI menegaskan kunjungan ini menjadi ruang mempertemukan persoalan daerah dengan arah kebijakan nasional, termasuk penguatan layanan kesehatan dan ketenagakerjaan pascabencana di Aceh.