Gubernur Aceh Buka Musrembang 2027, Fokus pada Pemulihan Bencana

RRI.CO.ID, Banda Aceh — Pemerintah Aceh menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Kamis pagi, 23 April 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.”

Musrenbang tersebut dihadiri oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, unsur Forkopimda Aceh, para kepala daerah, serta kalangan akademisi.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

“Musrenbang ini merupakan forum strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Aceh, memastikan sinkronisasi antara RKPA Nasional, RPJMD, dan RKPA 2027, agar program yang dirumuskan tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata,” ujar Mualem.

Ia menyebut, tema pembangunan tahun 2027 difokuskan pada percepatan pemulihan pascabencana. Menurutnya, Aceh membutuhkan dukungan anggaran yang besar, bahkan diperkirakan mencapai Rp47 triliun untuk mendorong pemulihan dan pembangunan secara optimal.

Mualem juga menyoroti meningkatnya angka kemiskinan pascabencana yang naik dari kisaran 9 persen menjadi sekitar 12 persen, serta persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius. Ia menilai kondisi tersebut menjadi “tamparan” sekaligus ujian yang harus dihadapi bersama.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini sejumlah wilayah pedalaman masih mengalami keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan dan jembatan, bahkan masyarakat masih harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.

“Bantuan yang ada saat ini masih sebatas kebutuhan dasar seperti sembako. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, masih dalam tahap awal,” katanya.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera mempercepat pemulihan Aceh agar kondisi tidak semakin memburuk di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Zulkifli, dalam laporannya memaparkan sepuluh prioritas pembangunan Aceh tahun 2027 yang menjadi fokus dalam Musrenbang, yakni:

1. Penguatan pelaksanaan syariat Islam (aqidah, akhlak, dan muamalah);
2. Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh;
3. Penurunan angka kemiskinan;
4. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim;
5. Penciptaan lapangan kerja;
6. Transformasi digital yang terintegrasi;
7. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas;
8. Peningkatan sumber daya manusia, sains, dan teknologi;
9. Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah;
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Zulkifli menyatakan, kesepuluh prioritas tersebut diharapkan dapat dijabarkan secara operasional dalam program dan kegiatan yang terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh.