BMA dan Polda Aceh Jajaki Kolaborasi Pembinaan Remaja dan Pengentasan Kemiskinan

  • 30 Mar 2026 16:07 WIB
  •  Banda Aceh

RRI.CO.ID, Banda Aceh — Badan Baitul Mal Aceh (BMA) menjajaki peluang kolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dalam program pembinaan remaja dan pengentasan kemiskinan.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Mapolda Aceh, Senin 30 Maret 2026, dipimpin Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki, dan dihadiri Ketua Badan BMA Tgk. H. Muhammad Yunus, S.H., beserta jajaran.

Dalam pertemuan itu, Kapolda Aceh menyoroti sejumlah persoalan sosial di Aceh, termasuk tingkat inflasi yang disebut mencapai sekitar 6,6 persen dan dinilai berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat.

Selain itu, Kapolda juga menyinggung fenomena remaja yang kerap berkumpul di sejumlah titik di Kota Banda Aceh, yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial jika tidak ditangani secara tepat.

“Sebagian telah dibina melalui kegiatan di SPN, namun perlu dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan agar mereka memiliki bekal dan arah masa depan yang jelas,” ujar Marzuki dikutip dari rilis resminya.

Ia menegaskan, penanganan persoalan sosial dan penurunan angka kemiskinan membutuhkan sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Baitul Mal Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan BMA, Muhammad Yunus memaparkan sejumlah program tahun 2026 yang berpotensi dikolaborasikan, di antaranya program vokasi bagi remaja melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan bakat.

“BMA juga menjalankan program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, seperti bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM serta penyediaan sarana sanitasi, khususnya di wilayah terdampak bencana,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Badan BMA, Fahmi, menjelaskan bahwa BMA memiliki mandat dalam pengelolaan zakat, infak, wakaf, serta harta keagamaan lainnya, termasuk pengawasan perwalian.

Ia menyebut, persoalan anak terlantar yang disampaikan Kapolda juga berkaitan dengan tugas BMA, terutama dalam aspek pengawasan perwalian.

Fahmi turut menyoroti potensi besar aset wakaf di Aceh yang dinilai belum optimal dikelola. Padahal, jika dimaksimalkan, wakaf dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.

“Potensi wakaf di Aceh sangat besar dan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Melalui pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk terus menjajaki kerja sama lebih konkret guna memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menghadirkan solusi berkelanjutan atas persoalan sosial di Aceh.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....