Menag Bersama Ulama Al-Azhar Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Dakwah

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Agama, Nasaruddin Umar menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Al-Azhar, Prof. Abbas Shouman, di Kantor Pusat Kemenag RI, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026. Pertemuan itu membahas pernguatan sama kedua belah pihak, antara lain dalam pengembangan Bahasa Arab, penambahan kuota mahasiswa, peluang pembelajaran jarak jauh (e-learning), serta diplomasi keagamaan.

Menag menuturkan bahwa saat ini jumlah ulama di Indonesia masih relatif sedikit dibandingkan jumlah penduduknya, demikian juga fasilitas dalam pembelajaran keagamaan Islam juga masih terbatas. Menag juga menegaskan pemahaman bahasa Arab sebagai fondasi utama dalam memahami ilmu-ilmu keislaman merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh para calon ulama di Indonesia.

"Oleh karena itu saya mohon agar ke depan kerja sama semakin diperkuat, termasuk di bidang bahasa Arab. Kami membutuhkan guru-guru yang kuat dalam ilmu-ilmu Islam, sehingga kami ingin mengambil manfaat dan belajar dari Al-Azhar," ujar Menag.

Menag memaparkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,6%, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20, dari sisi pendanaan kerja sama tidak ada masalah. Namun, terdapat tantangan regulasi di mana Mesir tidak mengizinkan pendirian cabang Universitas Al-Azhar di luar negeri. Di sisi lain, Mesir tetap menjadi tujuan utama masyarakat Indonesia untuk menimba ilmu karena faktor stabilitas keamanan.

Pihaknya berharap Al-Azhar dapat memperluas kerja sama melalui skema pendidikan jarak jauh dengan menyiapkan infrastruktur dan pembiayaan dari pihak Indonesia, atau dengan memperbanyak kuota penerimaan mahasiswa Indonesia di Al-Azhar serta menambah utusan pengajar (mab'uts).

Prof. Abbas Shouman sepakat bahwa tantangan rasio antara jumlah penduduk muslim yang besar dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai perlu segera diatasi melalui perluasan cakupan kerja sama. Prof. Abbas memaparkan bahwa Al-Azhar membuka peluang sistem pembelajaran jarak jauh melalui skema hybrid.

Mahasiswa dapat menempuh pendidikan selama dua tahun pertama di negara asal, dilanjutkan dua tahun berikutnya langsung di Kairo, Mesir, dengan ijazah resmi yang setara dengan mahasiswa reguler empat tahun. Di samping itu, terdapat pula program pembelajaran bahasa Arab secara daring melalui Pusat Bahasa di bawah Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar.

" Terkait dengan penambahan jumlah kuota mahasiswa Indonesia di Mesir, secara prinsip, sebenarnya tidak ada pembatasan itu. Jadi, seberapa banyak pun, silakan saja. Hanya mungkin yang dibatasi adalah yang mendapatkan beasiswa full, dalam arti dia mendapatkan asrama, uang saku, dan uang kuliah. Itu yang jumlahnya terbatas. Untuk yang belajar, itu tidak ada pembatasan," ungkapnya.