Kementerian Agama RI Ingatkan Jajaran Optimalkan Kinerja Komunikasi Publik

RRI.CO.ID, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menegaskan bahwa keberhasilan program Kementerian Agama, tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan. Lebih dari itu, masyarakat harus mengetahui program yang dijalankan dan merasakan langsung manfaatnya.

Kamaruddin mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih insan humas Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran Kementerian Agama berhenti melakukan perbaikan. Menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk dalam memastikan informasi mengenai program dan kerja-kerja Kementerian Agama dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Pihaknya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan kinerja komunikasi publik. Ukurannya, kata Kamaruddin, dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengenal program-program Kementerian Agama dan merasakan dampaknya.

“Ukuran kinerja kita bisa dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui program-program Kementerian Agama dan sejauh mana program-program itu dirasakan dampaknya oleh masyarakat karena kita berhasil menyampaikan ke publik tentang apa yang telah kita lakukan. Keberhasilan program Kemenag harus diketahui dan dirasakan masyarakat," tegasnya pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Kamaruddin menilai Kementerian Agama sebenarnya memiliki modal besar untuk memperkuat komunikasi publik. Dengan hampir 3.000 orang Pranata Humas dan SDM Kehumasan yang tersebar di berbagai satuan kerja, tantangan berikutnya adalah membangun sinergi yang semakin kuat antara pusat dan daerah.

Namun, keberhasilan komunikasi publik tidak bisa hanya dibebankan kepada pranata humas. Para pimpinan di seluruh tingkatan juga harus terlibat aktif dalam menyampaikan kebijakan, program, serta berbagai praktik baik Kementerian Agama kepada masyarakat. Ia bahkan meminta para pimpinan, mulai dari pusat hingga daerah, menjadi agen komunikasi publik Kementerian Agama.

Adapun impinan harus menjadi motor penggerak sekaligus memberikan dukungan terhadap kerja-kerja pranata humas. Sebab, optimalisasi komunikasi publik membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan dan insan humas yang mengelola serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Penyebarluasan program dan capaian Kementerian Agama kepada masyarakat juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, menurutnya, memiliki hak untuk mengetahui kerja dan berbagai program yang dilaksanakan menggunakan anggaran negara.