RRI.CO.ID, Banda Aceh — Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Aceh periode 2026–2031 yang berlangsung pada Selasa 31 Maret 2026 malam, di Banda Aceh.
Cak Imin melakukan pengukuhan terhadap Ruslan Daud sebagai Ketua DPW PKB Aceh yang baru, bersama jajaran pengurus periode 2026–2031. Pada kegiatan pengukuhan ini turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhullah, sejumlah anggota DPR RI, para ulama Aceh yang tergabung di bawah PKB, serta kader dan simpatisan.
Cak Imin, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar kepada kepengurusan baru DPW PKB Aceh yang baru.
"Kepemimpinan baru di bawah nahkoda Ruslan M. Daud harus mampu membawa energi baru bagi perjuangan politik PKB di Aceh," kata Cak Imin.
Cak Imin juga mengajak seluruh kader PKB Aceh untuk bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme demi mewujudkan Aceh yang lebih maju serta mendukung program pemerintah.
Sementara itu, Wagub Aceh Fadhullah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPW PKB Aceh yang baru dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa amanah yang diemban merupakan tanggung jawab besar dalam memperkuat peran partai politik sebagai pilar demokrasi.
“Atas nama Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Saya meyakini, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saudara-saudara mampu menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Fadhlullah.
Wagub Fadhlullah mengajak seluruh elemen untuk terus bersatu dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Ia menegaskan pentingnya melanjutkan cita-cita para pendahulu dalam mewujudkan daerah yang maju dan bermartabat.
“Mari kita terus bersama-sama mewujudkan Aceh sebagaimana cita-cita para pendahulu,” kata Fadhlullah.
Ia juga mengingatkan bahwa Aceh telah melalui berbagai ujian berat sepanjang sejarah, mulai dari konflik bersenjata, bencana Tsunami Aceh 2004, hingga bencana banjir hidrometeorologi yang dalam beberapa waktu terakhir melanda sejumlah wilayah di Aceh.
"Berbagai pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat kebersamaan demi menuju pembangunan dan kemajuan Aceh," ujarnya.
Selain itu, Wagub turut menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat melalui Ketua Umum DPP PKB agar memberikan perhatian lebih terhadap Aceh, termasuk dalam hal implementasi kewenangan daerah. Ia menegaskan pentingnya penerapan penuh butir-butir kesepakatan dalam MoU Helsinki 2005 sebagai landasan pembangunan dan pemerintahan di Aceh.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat terus memberikan perhatian kepada Aceh, termasuk menjalankan kewenangan yang telah diatur sesuai dengan MoU Helsinki,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....