RRI.CO.ID, Banda Aceh - Kementerian Haji dan Umrah terus berupaya memperkuat regulasi perlindungan terhadap jemaah umrah di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Penelaah Teknis Kebijakan Bina Haji Reguler dan Umrah Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Aceh, H. Darwin mengatakan, setelah transformasi kelembagaan dan penguatan sektor haji dan umrah, pemerintah kini lebih fokus pada perlindungan jemaah melalui pengawasan travel dan pembentukan sistem pelaporan masyarakat.
“Untuk kedepan, kita akan berusaha memperkuat regulasi perlindungan terhadap jemaah termasuk dengan cara pengawasan terhadap travel serta pembuatan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat,” ungkap Darwin dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Senin 11 Mei 2026.
Ia menjelaskan, persoalan penyelenggaraan perjalanan umrah dan haji khusus masih cukup kompleks karena melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga pelaku usaha travel. Karena itu, menurutnya, penguatan regulasi harus dibarengi dengan pengawasan dan keterlibatan semua pihak agar kebijakan berjalan efektif.
“Kami berharap, regulasi yang lebih kuat nantinya dapat mencegah berbagai persoalan yang merugikan jemaah. Selain itu, masyarakat juga diimbau lebih selektif dalam memilih biro perjalanan serta aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran layanan umrah,” sebut Darwin.
Untuk diketahui, penguatan regulasi itu muncul disebabkan dinamika biaya perjalanan umrah mengalami kenaikan harga avtur yang berdampak langsung pada tiket penerbangan. Kondisi tersebut ikut memengaruhi biaya paket umrah yang ditawarkan travel kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah meminta penyelenggara perjalanan tetap transparan dalam menentukan biaya layanan serta tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah meski terjadi penyesuaian harga.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....